Breaking News:

Berita Lamongan

PDIP Lamongan Ngambek, Walkout Saat Pengesahan Perda APBD 2020 di Gedung DPRD

Dengan pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 36,29 miliar, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 51,42 miliar.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
surya/hanif manshuri
Pembahasan Raperda pada rapat paripurna di gedung DPRD Lamongan tanpa keterlibatan Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (15/6/2021). 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Secara aklamasi DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/6/2021).

Namun Rapat Paripurna DPRD diwarnai pemandangan ganjil yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Seluruh anggota Fraksi PDIP keluar atau walkout, lantaran permintaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh eksekutif, tidak juga ditunjukkan.

Permintaan Fraksi PDIP untuk mendapatkan wujud fisik LHP hingga beberapa kali sebelumnya sampai paripurna, tidak juga dikabulkan oleh eksekutif. Itu yang memicu semua anggota Fraksi PDIp walkout dan tidak ikut melanjutkan sidang paripurna pembahasan Raperda tersebut.

"Walaupun penggunaan anggaran refocusing diperbolehkan dan diperkuat dengan Perpres, penggunaan tetap harus diawasi untuk apa saja, " tegas Ketua Fraksi PDIP, Ratna Mutia Marhaen.

Jadi karena mempertanyakan pada rapat paripurna tidak ada jawaban, maka PDIP memilih walkout. Tanpa ada dokumen LHP, sejatinya Banggar tidak bisa membahas laporan pertanggungjawaban bupati, karena tidak ada dasar pijakannya.

Fraksi PDIPn menyayangkan belum diberikannya dokumen LHP hingga sidang paripurna tadi. Sementara dari hasil paripurna, berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh salah satu anggotanya, Ahmad, disampaikan bahwa pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 2,97 triliun terealisasi Rp 2,84 triliun.

Belanja daerah yang dalokasikan sebesar Rp 3,01 triliun dan terealisasi Rp 2,82 triliun, serta pembiayaan daerah yang terealisasi 99,18 persen dari sisi penerimaan dan terealisasi sebesar Rp 6,87 miliar pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah.

Dengan pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 36,29 miliar, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 51,42 miliar.

Banggar DPRD Lamongan berharap Pemkab Lamongan dapat meningkatkan target realisasi pendapatan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada, dan mampu meningkatkan kinerja BUMD.

Selain itu banggar berharap setiap ada permasalahan agar dilakukan berkomunikasi dan koordinasi dengan DPRD, serta dalam pengelolaan keuangan agar dilaksanakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tuntasnya agenda terakhir dari rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2020, yakni disetujuinya Raperda menjadi Perda, maka Pemkab Lamongan telah menyelesaikan keseluruhan mekanisme pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Kami terus berupaya dan bekerja keras serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar ke depannya terus lebih baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah mendapat persetujuan bersama ini akan kami sampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved