Mulai UMKM Naik Kelas hingga Para 'Jagoan' Cara Banyuwangi Bangkitkan Ekonomi

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di Istana Negara, Jakarta, 26 Maret 2021 lalu, salah satunya adalah pemulihan ekonomi. Inilah yang harus diterjemahkan pemerintah daerah dengan cara inovasi kerja karena saat ini berada dalam kondisi tak biasa.

Istianah, pelaku UMKM aneka makanan beku (frozen food) mengeluhkan sulitnya mengurus izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah lembaga pemerintah pusat yang berwenang mengawasi peredaran produk obat-obatan dan makanan. Dengan memiliki izin BPOM, konsumen akan semakin yakin dengan keamanan sebuah produk makanan.Pemilik Usaha Dagang (UD) New Aneka Rasa di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur itu mengaku bahkan sempat hendak menggunakan jasa calo untuk mengurus izin BPOM.

"Sempat mau diuruskan orang, tapi saya tak mampu karena biayanya sangat tinggi," kata Istianah.

Bagi Istianah, keharusan memiliki izin BPOM adalah hal yang baru. Biasanya Istianah hanya membutuhkan izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi, karena lingkup usahanya hanya tersebar di Banyuwangi.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi Banyuwangi, belakangan usaha yang dirintis sejak tujuh tahun lalu itu mulai berkembang. Bahkan Istianah bisa mempekerjakan tetangga sekitarnya.

Pesanan mulai datang dari beberapa daerah luar Banyuwangi seperti Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terutama Bali. Namun hambatan datang, karena tidak memiliki izin BPOM yang membuat produknya tidak bisa terjual di luar daerah.

"Kendala kami adalah mengurus izin BPOM. Kalau administrasi lainnya seperti izin usaha, PIRT, dan lainnya sudah selesai. Hanya satu izin BPOM yang belum," jelas Istianah.

Berbeda dengan Istianah, pemilik warung Muhammad Kurdi dan istrinya, Mujiati, di Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran, terpaksa harus meninggalkan usahanya yang telah dirintis selama 20 tahun di Bali karena terdampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya pandemi, Kurdi bekerja di wahana permainan di Bali, sementara Mujiati berdagang di sekitar kawasan tempat Kurdi bekerja. Di awal masa pandemi, Maret tahun lalu, pria berusia 45 tahun tersebut harus menerima keputusan dari tempatnya bekerja, yaitu diberhentikan. Karena wahana permaianan ditutup, Mujiati pun juga tidak bisa lagi berdagang.

Dengan modal sisa mereka membuka warung rujak dan dawet di rumahnya. Warung semi permanen terbuat dari kayu. Peralatan usahanya pun apa adanya untuk berhemat.

"Di Bali, biasanya tiap hari istri saya bisa mendapat hasil lumayan dari berdagang di sekitar tempat saya bekerja. Belum ditambah gaji saya. Kami memutuskan pulang ke Banyuwangi karena Bali kami tidak bisa apa-apa lagi," kata Kurdi.

Selain Istianah dan Kurdi, terdapat banyak kendala UMKM untuk memulihkan ekonomi atau mengembangkan usaha. Ada yang terkendala permodalan, pangsa pasar, keterbatasan alat usaha, pemasaran, perizinan, terlilit hutang, dan lainnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, UMKM merupakan salah satu skala prioritas dalam program kerjanya. Itulah yang membuat Ipuk membuat program UMKM Naik Kelas, yang salah satu tujuannya mengurai permasalahan dan muaranya mereka bisa naik kelas.

“Dalam Munas Apkasi Presiden Jokowi memberi titik tekan untuk terus memulihkan kinerja UMKM. Berbagai skema telah kami siapkan dan telah dilaksanakan ” ujar Ipuk, Selasa (15/6/2021).

Dalam program UMKM Naik Kelas Ipuk telah membentuk dan meluncurkan ”Teman Usaha Rakyat”. Tim ini bertugas mendampingi peningkatan kelas UMKM. Apabila pengembangan desa ada pendamping desa, Program Keluarga Harapan (PKH) ada Pendamping PKH, maka untuk pendampingan UMKM di Banyuwangi punya Teman Usaha Rakyat.