Breaking News:

Berita Situbondo

Raup Pajak Rp 500 Juta, DPRD Situbondo Optimistis Target Rp 1 Miliar dari Sektor Tambang Tercapai

Selain itu, lanjut Azis, pendapatan pajak 2021 ini cukup besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 200 juta.

surya/izi hartono
Anggota Komisi II DPRD Situbondo melakukan rapat koordinasi dengan pengusaha tambang di Desa Widoro Payung, Kecamatan Besuki, Jumat (11/6/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Komisi II DPRD Situbondo meminta BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setempat memperketat pengawasan aktivitas pertambangan untuk mencegah kebocoran dalam penerimaan pajak daerah.

Antisipasi kebocoran pajak dari sektor tambang itu tetap ditegaskan Komisi II meski yakin target pajak daerah dari sektor pajak bisa tercapai pada 2021 ini.

Karena pada 2021 ini, target pajak daerah dari sektor pertambangan adalah Rp 1 miliar, dan pada semester pertama ini sudah terhimpun Rp 500 juta.

Dan anggota Komisi II memang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi, Jumat (11/6/2021), untuk memastikan pembayaran pajak tambang ke Pemkab Situbondo.

Ada tiga titik lokasi tambang yang didatangi anggota dewan, di antaranya lokasi tambang di Desa Widoro Payung di Kecamatan Besuki, lalu Desa Kotakan di Kecamatan Situbondo dan Desa Sumberkolak di Kecamatan Panarukan.

Ketua Komisi II, H Abd Azis mengatakan, hasil sidak dan monitoring di sejumlah pertambangan, ternyata sangat menggembirakan karena jumlah pajak hasil tambang yang masuk ke kas daerah cukup besar. "Untuk semester pertama, pajak hasil tambang sudah mencapai Rp 500 juta," ujar Azis kepada SURYA.

Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, kedatangan mereka untuk memaksimalkan kembali penerimaan pajak 2021, sehingga target pajak dari sektor tambang Rp 1 miliar dapat tercapai. "Saya optimistis target akan terpenuhi, dan saya yakin bisa melebihi target," kata Azis.

Selain itu, lanjut Azis, pendapatan pajak 2021 ini cukup besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 200 juta. Karena itu pihaknya akan meminta BKAD lebih intens melakukan pengawasan di lokasi tambang.

"Kalau perlu BPKAD menugaskan petugas di lokasi tambang, sehingga pemda tahu berapa banyak truk tambang yang keluar setiap harinya," harapnya.

Azis menceritakan, meski pihaknya menemukan beberapa persoalan di lapangan namun masih sekadar urusan internal manajemen tambang dan tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak ke daerah.

"Kami tidak mencampuri persoalan internal pengusaha tambang. Yang penting kewajiban mereka membayar pajak tidak terabaikan," tukasnya.

Jika ditemukan pengusaha yang nakal dan tidak membayar pajak, maka ada konsekuensi hukum yang akan diberlakukan. "Kalau tidak bayar pajak, sanksinya pasti pidana," tegasnya. ***

Penulis: Izi Hartono
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved