Breaking News:

Berita Madiun

Meski Pandemi, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Madiun Tidak Kena Refocusing

Ia berdalih, anggaran tersebut sama seperti tahun sebelumnya dan tidak dipotong atau mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.

surya/rahardian bagus p
Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Madiun, Yudi Hartono. 

SURYA.CO.ID, MADIUN - Saat banyak anggaran harus ditata ulang alias direfocusing sebagai penghematan untuk penanganan pandemi Covid-19, anggaran untuk DPRD Kabupaten Madiun malah seperti melawan arus.

Tahun 2021 ini, anggaran perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun terbilang fantastis yaitu mencapai Rp 18 miliar. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Madiun, Yudi Hartono membenarkan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Ia berdalih, anggaran tersebut sama seperti tahun sebelumnya dan tidak dipotong atau mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Anggaran perjalanan dinas untuk tahun ini Rp 18 miliar, namun dalam pengunaannya kami tetap menyesuaikan dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020,” kata Yudi saat dikonfirmasi, Jumat (11/06/2021).

Yudi menuturkan, anggaran Rp 18 miliar tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja DPRD. Misalnya, untuk kordinasi, konsultasi, study banding dan semacamnya, sama seperti pada 2020.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edy Santoso mengatakan nilai Rp 18 miliar itu sudah sesuai rencana kerja yang disusun tahun sebelumnya, dan melalui pendapat fraksi yang ada di dewan.

“Angka Rp 18 miliar itu sudah sesuai renja sebelumnya. Relevan atau tidak relevan nanti bisa dilihat di perjalanan waktu, jika tidak efisen pasti nanti ada Silpa. Untuk lebih jelasnya nanti bisa konfirmasi ke ketua dewan,” jelas Kuat.

Dihubungi terpisah, akademisi sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD), Mujahidin mengatakan seharusnya Pemkab Madiun bisa lebih rasional dalam menyusun anggaran. Apalagi, sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus dikurangi selama pandemi Covid-19.

“Selaku representasi masyarakat, sebaiknya DPRD melakukan efisiensi kegiatan yang bersifat eksternal termasuk biaya perjalanan dinas para anggota dewan. Mengingat situasi pandemi Covid-19 masih tergolong tinggi,” kata Mujahidin.

Ia juga berpendapat, efisiensi angaran harus diutamakan untuk kepentingan yang lebih prioritas saat ini yaitu penanganan Covid-19.

“Sehingga dengan efisiensi dan skala prioritas angaran untuk penanganan Covid-19, proses perlindungan masyarakat dan vaksin ke masyarakat Madiun bisa segera tuntas dan merata," imbuhnya. ****

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved