Breaking News:

Berita Situbondo

Tidak Latah Buat Program 100 Hari Kerja, Bupati Situbondo Tegaskan Hanya Fokus Layani Masyarakat

ia hanya fokus bekerja dan melayani masyarakat. Karena banyak hal yang harus cepat dilakukan selama tiga bulan pemerintahannya.

Penulis: Izi Hartono
Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Bupati Situbondo, Karna Suswandi memberi sambutan dalam Musrembang RPJMD di Pendopo Kabupaten Situbondo, Kamis (10/6/2021). 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Program 100 hari pertama sudah seperti menjadi janji-janji yang populer bagi kepala daerah baru. Tetapi Bupati Situbondo, Karna Suswandi ternyata tidak mau latah karena ia menegaskan tidak pernah mematok kinerja 100 hari pertama sejak dilantik Februari 2021 lalu.

Saat memberi sambutan dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2021-2026 di Pendopo Kabupaten Situbondo, Kamis (10/6/2021), Bupati Karna mengaku baru tahu ada tayangan saat hari ke-100 ia bekerja belum lama ini.

Bung Karna - sapaannya - menyampaikan bahwa ia tak pernah mengumumkan punya program 100 hari kerja.  "Terima kasih telah ditayangkan 100 hari program saya. Tetapi sejak saya tidak pernah mengumumkan kalau saya punya program itu. Saya hanya ingin bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik," ujar Bung Karna.

Menurutnya, ia hanya fokus bekerja dan melayani masyarakat. Karena banyak hal yang harus cepat dilakukan selama tiga bulan pemerintahannya. "Alhamdulillah program Sehati sudah berjalan dengan baik, ini adalah bagian janji politik kami untuk memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat," kata Bung Karna.

Program Sehati merupakan bentuk kepedulian pemda untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya, masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan cepat dengan cukup membawa KTP dan tidak lagi membawa surat yang ditandatangani kepala desa atau camat.

"Ada yang bilang, (untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis) harus tanda tangan camat dan kades, tidak seperti itu. Yang ditandatangani kades dan camat hanya Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DPKS), dan setelah DPKS valid, masyarakat cukup datang membawa KTP," jelasnya.

Kegiatan lain Bung Karna untuk melayani masyarakat adalah memperjelas informasi mengenai biaya pasien yang ditanggung pemda. "Kita sudah tingkatkan layanan kesehatan, di mana biaya pasien dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta. Di sisi lain kita punya BPJS yang didanai kabupaten," terangnya. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved