Breaking News:

Berita Nganjuk

Langkah Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk terhadap Perusahaan yang Terlambat Bayar Gaji Karyawan

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakerkop UM) Kabupaten Nganjuk lakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan.

Foto: humas pemkab nganjuk untuk surya.co.id
Tim Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk bersama tim pengawas Provinsi Jatim saat bertemu dengan perwakilan manajemen salah satu perusahaan diduga bayar gaji terlambat. 

SURYA.CO.ID | NGANJUK - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakerkop UM) Kabupaten Nganjuk lakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan.

Ini setelah diterimanya informasi aduan maupun laporan adanya keterlambatan pembayaran upah atau gaji yang diterima pekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Nganjuk.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk Suwanto mengatakan, usai mendapat laporan dan aduan dari pekerja, pihaknya bersama pengawas Pemprov Jatim melakukan konfirmasi kepada perusahaan bersangkutan.

Hal itu berkaitan dengan kebenaran informasi dan aduan tersebut. Hasilnya memang ada salah satu perusahaan di Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yang belum bisa membayar gaji para pekerjanya.

"Kami bersama tim pengawas Provinsi Jawa Timur langsung memberikan arahan kalau gaji harus dibayar tepat waktu. Apabila perusahaan tidak membayar hak pekerjanya tepat waktu, maka perusahaan akan mendapat denda. Denda itu kemudian menjadi hak pekerjanya," kata Suwanto, kemarin.

Untuk status dari hasil pemeriksaan dan pemantauan di perusahaan, dikatakan Suwanto, tim pengawas telah mencukupi kelengkapan bukti kalau belum dibayarkannya gaji atau upah para pekerja.

Tim nantinya akan mengeluarkan nota pemeriksaan satu. Itu sebagai dampak keterlambatan membayarkan gaji bagi pekerjanya.

"Dengan keluarnya nota satu tersebut nantinya harus segera ditindaklanjuti oleh perusahaan. Jika tidak, tim pengawas provinsi akan mengeluarkan nota pemeriksaan dua," ucap Suwanto.

Dikatakan Suwanto, tidak menutup kemungkinan jika persoalan itu terus berlarut maka akan dikenai sanksi tertulis.

Sementara jika tetap tidak diindahkan atau diperhatikan, maka sanksi terberat yang mungkin bisa didapat yakni penghentian operasional perusahaan.

"Dan kami berharap kepada semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk memperhatikan gaji atau upah pekerjanya.

Hak pekerja harus diutamakan, jangan sampai telat, dicicil, atau bahkan tidak dibayarkan," tutur Suwanto.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved