Breaking News:

Pemprov Jatim

Khofifah Minta Dinkop Beri Kemudahan Perizinan Pelaku Usaha di Jatim sekaligus Ada Klinik UKM

Gubernur Khofifah memberikan pengarahan dan bantuan permodalan pada pelaku usaha saat Rakor Program Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM Jatim.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Parmin
surya.co.id/fatimatuz zahro
Gubernur Khofifah memberikan pengarahan dan menyerahkan bantuan permodalan kepada pelaku usaha dalam Rakor Program Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM Jatim di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (10/6/2021) malam. 

SURYA.CO.ID, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur untuk memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi pelaku usaha UKM dan IKM Jatim khususnya bidang makanan dan minuman. 

Hal itu disampaikan Khofifah dalam Rakor Program Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM Jatim yang dilaksanakan di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (10/6/2021) malam. 

Ia mengumpulkan para pelaku usaha UKM dan IKM juga koperasi, agar terarah dalam menyusun program pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan juga peningkatan kualitas produk pelaku usaha koperasi UKM dan IKM di Jatim. 

"Dalam undang-undang cipta lapangan kerja UKM tidak perlu mendaftar maka proses untuk memudahkan semua perizinan, harus dilakukan serentak di semua level dan semua lini," tegas Khofifah. 

Pesan ini ditegaskan Khofifah penting, kaeena sektor UMKM, UKM dan IKM juga koperasi di Jawa Timur mengambil bagian sekitar 57 persen dalam PDRB Jatim. Sehingga bisa dikatakan bahwa UKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur. 

"Menjadi PR dari Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk mengkoordinasikan kembali dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM kabupaten kota apakah produk-produk mamin masih ada yang sulit mengurus PIRT atau semua sudah tinggal satu langkah sederhana dan mudah untuk diakses semua pelaku UMKM, terutama yang bergerak di makanan dan minuman," papar Khofifah. 

Berikutnya yang juga dipesankan Khofifah adalah masalah perizinan dari BPOM.Karena untuk produk makanan dan minuman harus ada kualifikasi dari bahan-bahan penyusunnya yang harus lolos uji dari BPOM.

Maka menurut Khofifah, akses-akses semacam ini harus berseiring dengan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah. 

"Ketiga adalah soal sertifikasi halal. Jadi PR Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim yang pertama adalah PIRT, kedua perizinan BPOM, dan ketiga adalah sertifikasi halal. Pastikan semua lini, di semua level sudah terkonfirmasi bahwa akses dipastikan lebih mudah, dan lebih cepat," tegasnya. 

Agar masyarakat pelaku usaha lebih mudah, ia meminta juga disediakan semacam klinik untuk konsulrasi bagi para pelaku usaha lebih mudah dalam memberikan penjelasan dan akses. Khofifah ingin klinik yang disediakan seperti Klinik BUMDes. 

Misalnya kasus yang sering terjadi dalam pengurusan izin di online single submission adalah pemohon yang syaratnya tidak sesuai tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya.

"Kalau seperti itu maka harus di support. Bisa dengan semacam forum kecil yang kita sebut dengan FGD meskipun hanya 3 orang atau 4 orang untuk mengurai masalahnnya hingga bisa dapat approval," pungkasnya. 

Dalam kegiatan ini juga diserahkan KUR dan pinjaman dana bergulir pada pelaku usaha UKM dan koperasi di Jatim. Akses modal yang diberikan cukup variatif mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. 

Selain itu jiga digelar penandatanganan Mou kesepakatan bersama dengan Universitas Ma Chung Malang, PT Sasa Inti tbk, dan Bank Indonesia Kanwil Jatim terkait kerjasama pengembangan potensi daerah dan SDM di Jatim dan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved