Breaking News:

Berita Surabaya

Hadang Rencana PPN untuk Sembako, IKAPPI Jatim Surati Presiden

rencana PPN 12 persen untuk bahan pokok itu muncul tidak lama setelah pemerintah memberi diskon pajak 50 persen untuk pembelian mobil baru

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Deddy Humana
surya.co.id/farid mukarrom
Pemerintah Kabupaten Kediri melalui BPBD menyalurkan bantuan sosial beras bagi masyarakat terdampak Covid-19 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Perlawanan dari para pedagang se-Indonesia, termasuk Jatim, atas rencana pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai 12 persen untuk kebutuhan pokok atau sembako, mulai mencuat.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Jawa Timur, Agus Susilo menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan tarif PPN untuk sembako.

Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dan ironisnya, rencana PPN 12 persen untuk bahan pokok itu muncul tidak lama setelah pemerintah memberi diskon pajak 50 persen untuk pembelian mobil baru yang berlaku Maret 2021 lalu.

Karena itulah wajar (IKAPPI)Jawa Timur bersuara lantas. Ketua IKAPPI Jatim, Agus Susilo menyatakan keberatan dengan rencana itu. "Kami sangat keberatan terhadap rencana pemberlakuan PPN sebesar 12 persen untuk sembako karena dampaknya sangat besar bagi pedagang maupun konsumen, " kata Agus ketika dihubungi, Kamis, (10/6/2021) malam.

Agus mempertanyakan langkah yang akan diambil pemerintah, terlebih hendak dijalankan di masa sulit ketika masyarakat masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. "Sudah benar-benar gila ini negara. Mengapa proyek ambisius Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru didorong, sedangkan masyarakat kecil malah ditekan," ujar Agus.

Terkait permasalahan ini, Agus menambahkan bahwa IKAPPI Jatim telah mendapatkan arahan dari IKAPPI pusat untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap RUU pengenaan tarif PPN untuk sembako.

"Harusnya di masa sulit sekarang pemerintah pusat memberikan subsidi, bukan justru menarik PPN dari beberapa komoditas sembako. Para pedagang sudah turun penjualannya sekitar 50-60 persen, apalagi jika diterapkan PPN 12 persen, pasti kasihan," urai Agus.

IKAPPI Jatim menyayangkan langkah pemerintah pusat atas rencana pemberlakuan PPN kepada komoditas sembako. Langkah tersebut dinilai membebani konsumen sehingga akan mengurangi konsumsinya, sehingga akan berdampak pada penurunan daya beli dan pedagang bisa gulung tikar.

Mengenai rencana aksi, Agus mengatakan bahwa sampai saat ini belum melangkah ke sana. Saat ini IKAPPI sedang fokus untuk mengkondisikan pedagang karena ada yang belum tahu soal rencana ini. "Ke depannya kami akan ajukan audiensi dengan Pemprov Jatim untuk menjembatani penyelesaian permasalahan yang berakar dari pemerintah pusat ini, " tambahnya.

IKAPPI Jatim menegaskan mereka memprotes keras upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bisa merugikan pedagang maupun konsumen.

"IKAPPI Jatim memprotes keras upaya tersebut dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia, kami akan akan melakukan protes kepada Presiden agar kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang menyulitkan anggota kami (pedagang pasar), " tandas Agus. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved