Breaking News:

Berita Surabaya

DPRD Jatim Heran, Sebagai Pengguna Gula Rafinasi Terbesar, Kebutuhan IKM Jatim Dipasok Luar Daerah

penentuan kuota impor ditentukan dalam Rapimtas di Kementerian Lembaga dan tidak melibatkan pemerintah provinsi.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Deddy Humana
surya/sri handi Lestari
Kunjungan komisi B DPRD Jatim di PG KTM di Lamongan terkait kisruh ketersediaan gula refinasi untuk kebutuhan industri mamin di Jatim. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3/2021 tentang pabrik yang dapat mengolah rafinasi, masih disoroti DPRD Jatim. Itu karena ternyata bahwa kebutuhan untuk mengolah gula rafinasi untuk industri besar dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Jatim harus dipasok dari luar daerah.

Dengan adanya pasokan dari luar daerah itu, maka ada biaya transportasi yang membebaninya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustafa saat melakukan Kunjungan Kerja ke PT Kebun Tebu Mas di Lamongan, Selasa (8/6/2021) lalu.

Kunjungan itu bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata industri pergulaan saat ini. "Hal itu akhirnya mengakibatkan timbulnya biaya tinggi dalam proses produksi," kata Aliyadi.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur PT KTM, Agus Susanto. Juga ada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, Karyadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, Drajat Irawan.

Aliyadi menambahkan, kondisi itu menyusul adanya Permenperin 3/2021 yang menyebutkan bahwa pabrik yang dapat mengolah rafinasi dibatasi hanya yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Sedangkan pabrik pengolah gula rafinasi di Jatim tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut.

"KTM harus terus memberikan manfaat untuk Jatim. Karena bagaimanapun juga PG ini kan mitra pemerintah untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat," ungkapnya.

Untuk itu bersama jajaran Pemprov Jatim, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, akan bersama-sama melakukan koordinasi ke Jakarta.

"Karena Permen itu terbitnya di Kementerian di Jakarta, sehingga kami untuk menyuarakan ini harus ke Jakarta. Intinya apa yang ada dalam Permen itu paling tidak harus berikan arti positif bagi PG di Jatim dan masyarakat Jatim,” ungkap Aliyadi.

Hal yang sama diutarakan oleh anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto dari Fraksi Demokrat, Daniel Rohi dari Fraksi PDI Perjuangan serta Rohani Siswanto dari Fraksi PPP. Disepakati, Komisi B akan terus mengawal persoalan ini hingga ke Jakarta.

“Karena apapun bentuknya, kebutuhan industri di Jatim harusnya disuplai dari sini. Kalau disuplai dari sini biaya atau ongkosnya lebih murah. Kalau dari daerah lain, pasti ada tambahan biaya trasnportasi," ungkap Subianto.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved