Breaking News:

Berita Gresik

Bukan Objek Pajak, Bahan Pokok Malah Akan Dikenai PPN, Pedagang Gresik Menolak Keras

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tidak dikenai PPN.

Surabaya.Tribunnews.com/Willy Abraham
Pedagang daging sapi di pasar baru, Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Gresik, Minggu (9/5/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok mendapat protes keras dari Paguyuban Pasar Baru Gresik. Karena saat omzet pedagang di pasar masih menurun karena masih terdampak pandemi Covid-19, pemerintah malah berencana menaikkan pajak.

Rencana pemberlakuan PPN 12 persen itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sedangkan daftar harga sembako yang yang dikenakan PPN adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu dan gula konsumsi. Bahkan garam yang merupakan komoditas termurah dan tidak menguntungkan petani garam, juga ikut dipajaki.

Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tidak dikenai PPN.

Ketua Paguyuban Pasar Baru Gresik, Muhamad Chumaidi mengaku sebagai individu, maupun organisasi sangat tidak setuju dengan rencana tersebut. Pasalnya, kondisi saat ini sangat membebani para pedagang.

“Kalau ditarik PPN kami jelas tidak setuju karena menambah beban. Omzet kami masih sepi, kalau kena PPN otomatis pedagang dan pembeli merasakan dampaknya,”kata Chumaidi, Kamis (10/6/2021).

Pria yang kerap disapa Edy ini menegaskan sekali lagi, bahwa rencana pemerintah pusat menarik PPN dari sembako akan membawa dampak besar. Di Pasar Baru Gresik, ada 740 kios yang mayoritas pedagang sembako dan dipastikan merasakan dampaknya.

Ia menjelaskan, sSaat ini daya beli masyarakat smasih rendah. Meski rencana menarik PPN bahan pokok masih belum digedok DPR RI, tetapi para pedagang sudah sangat terbebani.

“Kalau sementara belum terganggu karena sebagian besar belum menerima. Secara umum kami akan dirugikan sekali. Beras mulai lebaran sampai sekarang ini masih banyak yang laku,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif PPN.

Sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen. ***

Penulis: Willy Abraham
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved