Breaking News:

Berita Pasuruan

Heran Peran Anggota DPR RI di Daerah, LSM Curiga Korupsi Bantuan ke Ponpes-Madin Sudah Diskenario

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menambahkan, kasus pemotongan BOP ini didugatelah dikondisikan.

surya/galih lintartika
Sejumlah LSM menyerahkan data penerima dana hasil pemotongan BOP untuk ponpes dan madin ke Kejari Bangil, Rabu (9/6/2021). 

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Gelombang dukungan terus diberikan sejumlah Non-Government Organization (NGO) atau LSM kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil untuk mengusut pemotongan Bantuan Operasional (BOP) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Selain memberikan dukungan moril, beberapa LSM juga menyerahkan data penerima bantuan yang belum diperiksa penyidik. Data ini diharapkan bisa melengkapi pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik kejaksaan.

Penerima bantuan tersebut meliputi ratusan pesantren (ponpes), madrasah diniyah (Madin) dan TPQ di Kabupaten Pasuruan. Data tersebut dicairkan pada tahap I dari empat tahapan penerimaan bantuan selama masa pandemi Covid-19.

Ketua LSM Cinta Damai Pasuruan, Hanan menegaskan, BOP tahap I tersebut tidak dipublikasikan di website Kemenag RI. Sedangkan BOP tahap II hingga IV dapat diakses masyarakat secara terbuka.

"Data penerima BOP tahap I yang kami peroleh, telah diserahkan pada penyidik Kejari Bangil. Kami minta agar penyalur bantuan BOP juga diperiksa," kata Hanan, Rabu (9/6/2021).

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menambahkan, kasus pemotongan BOP ini diduga telah dikondisikan sejak awal. Artinya, memang ada dalang yang membuat skenario ini sejak awal.

"Indikasi ini menguat dengan adanya keterlibatan oknum-oknum yang tidak memiliki otoritas atas lembaga penerima bantuan tersebut," ungkap Lujeng.

Dijelaskan Lujeng, keterlibatan relawan dan tenaga ahli (TA) dari anggota DPR RI dalam penyaluran BOP Kemenag di Pasuruan itu sudah menunjukkan adanya motif kepentingan pribadi. "Mereka jelas tidak memiliki otoritas dan kewenangan dalam menentukan penerima bantuan (di daerah, Red) ," kata Lujeng.

Karena itu, Lujeng mendesak agar penyidik Kejari Bangil melakukan pemeriksaan terhadap TA anggota DPR RI. Satu orang TA itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Kota Pasuruan.

Pemeriksaan terhadap TA DPR RI ini juga untuk mengungkap keterlibatan anggota Komisi VIII DPR RI yang berasal dari Dapil Pasuruan-Probolinggo.

"Kasus korupsi BOP ini masif dan terstruktur sejak dari pendataan hingga pemotongan bantuan. Sehingga patut dicurigai ada aktor yang membuat skenario (pemotongan) bantuan tersebut," tegas Lujeng.

Kasi Intel Kejari Bangil, Jemmy Sandra mengapresiasi dukungan kalangan LSM dalam mengawal pengungkapan dugaan korupsi pemotongan BOP Kemenag RI.

"Penyidik harus berpegang prinsip kehati-hati dalam mengungkap kasus korupsi. Apalagi jumlah penerima bantuan di Kabupaten Pasuruan lebih dari 3.000 lembaga. Sehingga perlu ketelitian dalam proses pemeriksaan dan pasti akan membutuhkan waktu," urai Jemmy. ***

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved