Breaking News:

Berita Nganjuk

Terlibat Kegiatan PMRB, 11 OPD Nganjuk Diharapkan Jadi Contoh Birokrasi Bebas Korupsi

Hal itu sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Penulis: Ahmad Amru Muiz | Editor: Deddy Humana
surya/ahmad amru muiz
Sejumlah perwakilan OPD Pemkab Nganjuk ikuti rapat koordinasi tindak lanjut SE Kemenpan RB tentang penilaian PMPRB, WBK, dan WBBM 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk akan menyiapkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pengajuan Unit Kerja Predikat Menurut Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal itu sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Kepala Inspektorat Nganjuk, Fadjar Judiono mengatakan, sesuai arahan Kemenpan-RB, waktu pengajuan WBK dan WBBM 2021 serta PMPRB Nganjuk, harus selesai dilaksanakan pada akhir Juni.

Sedangkan salah satu tahapan penilaian PMPRB yakni pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Dalam pengisian tersebut akan terbit indeks reformasi birokrasi, yang kemudian dibandingkan dengan pemda lainnya.

"Untuk PMPRB tahun ini kami libatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD). Diharapkan 11 OPD yang dilibatkan dalam pengisian LKE bisa dikerjakan sungguh-sungguh. Serta dapat menjadi yang terbaik, sehingga menjadi contoh bagi OPD lain," kata Fadjar, Selasa (8/6/2021).

Dijelaskan Fajar, 11 OPD sengaja dipilih secara acak. Ke-11 OPD itu antara lain Sekretariat Daerah (Sekda), Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kemudian Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

"Dari ke 11 OPD yang terpilih dalam kegiatan PMPRB itu, nantinya bisa menjadi contoh bagi OPD lain dalam kegiatan tersebut," ucap Fajar.

Sementara Kabag Organisasi Pemkab Nganjuk, Eko Sutrisno menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu indikator dalam penilaian pemda. Dalam rencana reformasi birokrasi di Pemkab Nganjuk, akan memuat program dan kegiatan yang mencakup delapan area perubahan.

Delapan poin tersebut terdiri dari manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, serta penataan dan penguatan organisasi. Selanjutnya penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dipilihnya 11 OPD dalam PMPRB karena dari delapan area perubahan ini ada OPD yang cocok. Berikutnya langkah yang perlu dilakukan dengan menyusun roadmap reformasi birokrasi, membentuk agen perubahan yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan delapan area perubahan," tutur Eko Sutrisno. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved