Breaking News:

Berita Surabaya

Lewat Surat Internal, Pegawai Dishub Jatim Diimbau WFH dan Sementara 'Hindari' Madura

Hal itu menjadi komitmen Dishub Jatim menekan pertambahan kasus Covid-19 yang memang penyebarannya lewat mobilitas manusia.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti
Kadishub Jatim, Nyono. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setelah kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan melonjak, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat internal untuk pada pegawainya.

Isinya agar para pegawai dan ASN yang ada di UPT maupun kantor-kantor di bawah naungan Dishub Jatim yang berdomilisi di Madura, bekerja dengan sistem WFH (work from home).

Tidak hanya itu, para pegawai dan ASN Dishub Jatim juga diminta tidak melakukan perjalanan dinas ke Madura. Hal ini dilakukan guna membatasi mobilitas manusia dari maupun ke Pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, yang belakangan mengalami lonjakan kasus Covid-19.

"Benar memang ada surat edaran untuk internal kami. Agar pegawai yang ada di UPT di Pulau Madura bekerja dengan sistem WFH saja. Mereka juga kami minta tidak melakukan perjalanan dinas keluar Madura dulu, karena kasus Covid-19 di Bangkalan sedang tinggi," kata Kadishub Jatim, Nyono, Senin (7/6/2021) sore.

"Begitu juga yang dari luar, agar tidak ke Madura dulu. Saya kira kebijakan ini tidak salah, justru tujuannya baik untuk mengurangi mobilitas manusia," tambahnya.

Sejak siang, imbauan larangan perjalanan dinas dan meminta WFH bagi pegawai Dishub di Madura memang viral beredar dari satu grup WA ke grup WA lain. Untuk itu, Nyono meluruskan bahwa edaran itu hanya untuk internal Dishub Jatim, bukan untuk masyarakat umum.

Sedangkan untuk masyarakat umum, pembatasan mobilitas sudah dilakukan baik dengan sistem kampung tangguh maupun dengan swab test di kaki Suramadu.

Akibat pembatasan dengan metode swab test antigen acak tersebut, perjalanan melintasi Jembatan Suramadu menurun drastis dibandingkan kemarin.

Masyarakat yang sudah tahu adanya rapid test, memilih untuk tidak melintas. "Jadi terkait surat edaran itu, kami tegaskan lagi hanya internal," pungkas Nyono.

Hal itu menjadi komitmen Dishub Jatim dalam menekan laju pertambahan kasus Covid-19, yang memang penyebarannya lewat mobilitas manusia.

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekdishub Jatim tersebut, dituliskan bahwa aturan WFH dan larangan perjalanan dinas menuju Madura diberlakukan sejak 7 Juni 2021 hingga 21 Juni 2021. ***

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved