Breaking News:

Advertorial

Komisi A DPRD Jatim Studi Banding Urusan Kehumasan di Kemendagri dan Kemenkominfo

Komisi A akan melakukan hearing dan koordinasi dengan memanggil OPD terkait termasuk Inspektorat.

Foto Istimewa
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Istu Hari Subagio saat studi banding di Jakarta 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menekankan urusan kehumasan di daerah mendasarkan beberapa regulasi yang ada.

Ia mengatakan, struktur organisasi pemerintah daerah yang berimbas pada dihapuskannya Biro Humas dan Protokol merupakan bagian dari implementasi UU No 23/2014 dan PP No 18/2016 yang di dalamnya mengatur urusan kehumasan sebagai bagian urusan komunikasi dan informatika.

"Urusan kehumasan atau komunikasi di Biro Adpim terkait urusan administratif dan dokumentasi pimpinan yang sifatnya internal. Mengenai urusan publikasi ke masyarakat atau eksternal ini mutlak kewenangan Kominfo. Jadi, berdasarkan regulasi tersebut, ada pemilahan tugas," ungkapnya.

Dengan memperjelas kewenangan urusan kehumasan itu, diharapkannya pelayanan komunikasi kepada masyarakat jauh kebih baik, cepat, efektif, dan efisien.

"Tentu secara tidak langsung lebih ringkas sehingga biaya-biaya menjadi tidak terlalu tinggi," pungkasnya.

Urusan kehumasan di daerah yang masuk dalam sub urusan komunikasi didasarkan pada UU No 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Juga, Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permenkominfo nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Hadir mendampingi Komisi dalam studi banding ini OPD rerkiat di jajaran Pemprov Jatim, yaitu Kadiskominfo Prov Jawa Timur, Karo Adpim Setda Prov Jatim, Karo Organisasi Setda Prov Jatim, dan Karo Hukum Setda Prov Jatim. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved