SURYA.CO.ID, GRESIK - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) bersama PJ Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

Bupati jemput bola dengan mengevaluasi target kinerja DPUTR, terutama masalah penanganan banjir Kali Lamong.

Gus Yani ditemui Kepala DPUTR Gresik, Gunawan Setijadi di ruangannya.

"Kami berkunjung mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan sampai bulan ini, mulai dari persiapan perjanjian kerja sama antara dengan BBWS, Kementrian PUPR," ucapnya, Kamis (3/6/2021).

Sebab, normalisasi Kali Lamong merupakan wewenang dari BBWS Bengawan Solo, sedangkan Pemkab Gresik hanya mempunyai wewenang pembebasan lahan.

Terkait dengan normalisasi Kali Lamong, kewenangan daerah hanya diberi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan tersebut dinilai memperlambat penanganan. Hal ini sesuai Perpres nomor 80 tahun 2019.

Berdasarkan studi BBWS sejak tahun 2012. Terdapat 149 hektare lahan yang harus dibebaskan dengan menelan anggaran Rp 600 miliar. Namun, setelah studi LARAP 2020 selesai, lahan yang harus dibebaskan sebanyak 280 hektare dengan estimasi biaya Rp 800 miliar.

Pihaknya melakukan terobosan agar penanganan Kali Lamong ada progres di setiap tahun. Sebab bencana tahunan banjir Kali Lamong ini menyengsarakan warga Gresik, terutama di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan sebagian di Kecamatan Menganti dan Kecamatan Kedamean.

Proyek normalisasi itu akan dimulai di wilayah hulu mulai dari Desa Jono sampai Desa Tambakberas, Kecamatan Cerme sepanjang 1,8 kilometer.

Menurut studi tersebut, normalisasi akan dilakukan dari wilayah hilir. Dengan jenis penanganan pembuatan tanggul. Baik tanggul tanah maupun tanggul parapet.