Berita Gresik

Gus Yani Minta Warga Melapor Kepada Dirinya Jika ada Pungutan Selama PPDB

Gus Yani berharap dalam pelaksanaan PPDB berjalan lancar dan terbuka serta tidak ada pungutan di seluruh SD dan SMP.

Penulis: Willy Abraham | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Willy Abraham
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat mendatangi kantor Dispendik Gresik, Rabu (2/6/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mendatangi kantor Dinas Pendidikan ( Dispendik) Gresik.

Pria yang akrab disapa Gus Yani itu meminta warga melapor jika ada pungutan dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Gus Yani datang bersama Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah dan Pj Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo.

"PPDB sedang berlangsung, berharap ke depan tidak ada pungutan terhadap penerimaan murid. Kami lebih terbuka, regulasi jelas," ucapnya, Rabu (2/6/2021).

Gus Yani berharap dalam pelaksanaan PPDB berjalan lancar dan terbuka serta tidak ada pungutan di seluruh SD dan SMP. Tidak ada lagi suara-suara dari para wali murid terkait adanya punguntan dalam penerimaan.

"Kalau ada laporkan ke saya, bisa ke bu Wabup. Sanksi tegas akan kami berikan," tegasnya.

Pada PPDB ini pihaknya lebih terbuka, regulasi jelas, seluruh prestasi pelajar diberikan poin. Mulai jalur akademik dan dan non akademik, seperti prestasi di bidang musik, olahraga, tahfidz diberikan poin.

"Bagi staf di lapangan, baik itu dinas atau lembaga, jika benar-benar ada laporan dari masyarakat menggunakan kewenangan tidak seusai aturan, akan diberikan sanksi baik sanksi ringan berupa peringatan maupun sanksi berat tentunya penundaan kenaikan pangkat," tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Mahin menegaskan, PPDB kali ini dengan sistem zonasi dan mengacu prosedur dan aturan yg ada. Pihaknya tidak akan memberikan kelonggaran kepada hal-hal yang tidak baik.

"Apabila para pendaftar sampai melakukan hal yang tidak punya integritas. Kalau ada temuan atau laporan, yang bersangkutan baik itu pendaftar masyarakat melakukan kecurangan manipulasi akan diberikan sanksi bahkan bisa digugurkan," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved