Breaking News:

Berita Banyuwangi

Banyuwangi Fasilitasi Dokumen Ratusan Penghayat Kepercayaan, Bupati Ipuk: Jangan Ada Diskriminasi

Pemkab Banyuwangi mengebut pelayanan dokumen administrasi kependudukan untuk warga Penghayat Kepercayaan.

Penulis: Haorrahman | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Haorrahman
Bupati Ipuk menyerahkan KTP kepada warga Penghayat Kepercayaan, Rabu (2/6/2021). 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengebut pelayanan dokumen administrasi kependudukan untuk warga Penghayat Kepercayaan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat berkantor di Desa Singolatren, Kecamatan Singojuruh, Rabu (2/6/2021), membereskan urusan dokumen kependudukan sejumlah warga Penghayat Kepercayaan.

“Ini baru sebagian. Warga Penghayat Kepercayaan yang belum mendapat dokumen kependudukan secara baik masih cukup besar. Saya tadi tanya, ada sekitar 300. Akan saya kawal biar segera beres,” ujarnya.

Dengan pelayanan ini, kini di kolom agama para P0enghayat Kepercayaan sudah tertulis “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Sebelumnya, ada warga penghayat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Ada pula yang mengosongkan kolom agamanya.

“Saya minta diajukan kolektif. Langsung ratusan penghayat. Kami fasilitasi. Tidak boleh ada diskriminasi, ini spirit Pancasila yang kemarin kita peringati hari lahirnya,” ujarnya.

“Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan proaktif berkomunikasi dengan teman-teman penghayat,” jelas Bupati Ipuk.

Ia mengaku bahagia bisa melihat warga Penghayat Kepercayaan terpenuhi hak konstitusionalnya untuk diakui negara.

“Saya tadi lihat, Kartu Identitas Anak salah seorang warga sudah tertera di kolom agamanya, ‘Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa’. Jadi sejak usia anak, saya minta tidak boleh malu. Masyarakat juga jangan menstigma. Mari ciptakan masyarakat yang saling menghargai,” jelas Bupati Ipuk.

Bupati Ipuk menjelaskan, program berkantor di desa alias bupati ngantor di desa (Bunga Desa) yang sudah dilakoni rutin sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu membuatnya banyak menerima masukan, salah satunya dari warga Penghayat Kepercayaan.

“Dokumen kependudukan ini strategis. Jika tidak tercatat dengan baik, dampak turunannya banyak. Mau berdikari usaha, urus izin bisa susah kalau tidak punya dokumen adminduk. Setelah dokumen ini beres dengan baik, warga penghayat bisa mengakses berbagai program pemerintah, ada kesehatan, pendidikan, bantuan usaha, dan sebagainya,” ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved