Breaking News:

Berita Sumenep

Angka Pernikahan Dini di Sumenep Sangat Tinggi, Wabup Curigai Ada Mark-Up Usia Pengantin

Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Dewi Khalifah menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak bagus untuk kesehatan reproduksi.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Deddy Humana
tribunnews
ilustrasi 

SURYA.CO.ID, SUMENEP - Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur tetap menjadi fenomena yang sulit dihapuskan khususnya di Madura.

Sumenep pun menjadi satu dari empat kabupaten di Madura yang mencatatkan angka pernikahan dini sangat tinggi, bahkan selama empat bulan pertama 2021, sudah ada sebanyak 533 pengajuan nikah.

Data dari Pemkab Sumenep, sejak tahun 2020 hingga saat ini pernikahan dini memang masih tinggi. Pada 2020 lalu, pernikahan di bawah umur mencapai 2.029.

Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Dewi Khalifah menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak bagus untuk kesehatan reproduksi. Karena pasangan pengantin yang masih usia muda itu belum siap dan juga akan mengganggu psikologisnya.

"Pernikahan di bawah umur sampai saat ini masih menjadi tradisi di masyarakat kita. Padahal itu berdampak pada kesehatan reproduksi, karena usia anak belum siap," kata Dewi Khalifah, Rabu (2/6/2021).

Ketua Muslimat NU Sumenep ini meminta kepada para orangtua agar tidak memaksakan anaknya menikah pada usia muda. Lebih-lebih kalau anak itu masih dalam usia sekolah.

"Harus ada penekanan dari pihak terkait bagi anak usia sekolah. Hak reproduksi anak harus diperhatikan karena anak dibawah 17 atau 18 tahun belum siap. Karena itu kita harus beri kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikannya," tegasnya.

Khalifah juga mengimbau masyarakat, khususnya pemerintah desa, hendaknya mencegah pernikahan dini dengan menghentikan praktik menggelembungkan atau mark-up data usia anak hanya untuk kebutuhkan pernikahan.

"Perilaku yang terjadi, usia anak seringkali dimark-up agar bisa dinikahkan. Makanya kami minta kepada oknum dan pemerintah desa agar menghentikan praktik itu," ujar Khalifah.

Dan menghadapi kondisi sosial ini, ke depannya pemda daerah akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyadaran tentang dampak negatif pernikahan dini itu. "

Ini dalah tanggung jawab semua pihak, maka perlu ada terobosan saat menggencarkan sosialisasi baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi perempuan," ucapnya.

Pernikahan dini di ujung Timur Madura ini, ia menambahkan, juga bisa terlihat dari permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep. Bahkan dua tahun terakhir, angkanya cukup tinggi dan peningkatannya fantastis karena sejak 2019 kenaikannya mencapai 100 persen.

Dari data tahun 2019, permohonan perkara dispensasi nikah hanya 73 perkara, kemudian naik menjadi 292 perkara pada tahun 2020. Kecenderungan itu terus terlihat di tahun 2021 di mana sejak Januari hingga Mei jumlahnya sudah 146 perkara. ****

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved