DPRD Berikan Waktu Satu Pekan untuk Plt Bupati Nganjuk Jawab Hak Interpelasi

SURYA.CO.ID, NGANJUK - DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan waktu satu pekan kepada Plt Bupati Nganjuk atau Pemerintah Daerah menjawab hak interpelasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) nomor 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Pemberian waktu satu pekan tersebut dinilai sudah cukup untuk menyusun jawaban atas hak interpelasi atau hak bertanya yang digunakan DPRD Nganjuk.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Nganjuk sendiri sudah menjadwalkan rapat Paripurna agenda penyampaian jawaban hak interpelasi pada minggu pertama bulan Juni 2021. Dengan demikian diharapkan tidak ada perubahan jadwal rapat Paripurna disebabkan oleh berbagai hal yang tidak diduga sebelumnya.

"Kami berharap jawaban dari Plt Bupati dan Pemkab Nganjuk atas materi hak interpelasi DPRD tersebut bisa sesuai dan tepat seperti yang diinginkan anggota DPRD," kata Tatit Heru Tjahjono, Selasa (1/6/2021).

Memang diakui Tatit Heru Tjahjono, awalnya hak interpelasi tersebut dimaksudkan DPRD untuk meminta penjelasan kepada Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat terkait terbitknya Perbup nomor 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun, di tengah proses pengajuan hak interpelasi DPRD ternyata Bupati Novi Rahman Hidhayat terkena OTT Bareskrim Polri dan KPK.

"Dan proses pengajuan hak interpelasi tersebut tidak mungkin dihentikan dan diteruskan sampai selesai," ujar Tatit Heru Tjahjono.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk menghormati penuh penggunaan hak interpelasi yang dijalankan DPRD Kabupaten Nganjuk.

Apalagi hal itu sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sekarang ini. Dan pihaknya bersama tim Pemkab Nganjuk dalam satu pekan ini akan segera menyusun jawaban atas hak interpelasi DPRD Nganjuk tersebut.

"Jadi kami akan ikuti hak interpelasi DPRD Nganjuk itu sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada dan jawaban atas hak interpelasi tersebut akan kami siapkan. Semoga nanti bisa diterima DPRD Nganjuk," tutur Marhaen Djumadi.