Breaking News:

Berita Banyuwangi

Aplikasi Belanja Pemkab Banyuwangi ke Pelaku UMKM, Bupati Ipuk: Kita Perkuat Pemerataan Ekonomi

Dengan aplikasi "Bela UMKM", membantu OPD di Pemkab Banyuwangi untuk mencari daftar UMKM sesuai kebutuhan mereka.

SURYA.CO.ID/Haorrahman
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyiapkan aplikasi "Bela UMKM" di mana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari dinas hingga kelurahan, terpantau kebutuhan konsumsinya sehingga pengaturan belanjanya akan semakin merata. 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemkab Banyuwangi terus mendorong pemulihan ekonomi kepada para pelaku UMKM, termasuk di dalamnya warung dan rumah makan.

Untuk pemerataan ekonomi, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyiapkan aplikasi "Bela UMKM" di mana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari dinas hingga kelurahan, terpantau kebutuhan konsumsinya sehingga pengaturan belanjanya akan semakin merata.

”Kemarin kami sosialisasikan. Kami ingin kue belanja konsumsi ke rumah makan atau warung, termasuk UMKM-UMKM, dari OPD bisa dinikmati merata oleh banyak pelaku usaha. Dengan pemerataan, semakin banyak UMKM bisa pulih bareng-bareng,” ujar Bupati Ipuk seusai upacara Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6/2021).

Sebelumnya, Bupati Ipuk juga telah menerbitkan Surat Edaran yang mengajak seluruh OPD, swasta, BUMN dan BUMD hingga fasilitas kesehatan untuk menggunakan produk UMKM lokal dalam setiap kegiatan mereka.

Ia menambahkan, dengan sistem Bela UMKM ini, OPD berbelanja kebutuhan sesuai anggarannya di daftar UMKM yang ada, terutama untuk makanan dan minuman. Sistem ini juga bertujuan mendata UMKM yang produknya sering dipakai oleh OPD.

"Misalnya Dinas A belanja di satu warung, data tercatat di sistem. Untuk pemerataan, setelah belanja lima kali, ganti belanja ke warung lainnya. Jadi OPD tidak belanja di warung atau rumah makan itu-itu saja, harus gantian agar yang lain merasakan," jelas Bupati Ipuk.

”Ya meskipun tentu belanja OPD tidak benar-benar sangat besar, tapi ini ikhtiar pemerataan. Menunjukkan bahwa kami ini, para ASN, berbela rasa, berempati kepada pelaku usaha warung dan rumah makan dalam situasi pandemi. Kami ingin semua pulih bareng-bareng,” imbuhnya.

Bupati Ipuk juga meminta, OPD yang melakukan aktivitas di lokasi tertentu harus memanfaatkan UMKM sekitar lokasi. Dan itu semua terekam di sistem tersebut.

”Misal Dinas A berkegiatan di Kecamatan Muncar, diwajibkan membeli kebutuhannya di warung di Muncar. Jadi jangan beli dari kecamatan atau kota lalu dibawa ke Muncar,” jelasnya.

"Ini adalah salah satu cara pemerataan ekonomi. Agar kue APBD bisa dinikmati oleh pelaku sektor mikro yang ada di pelosok kecamatan. Pelakunya tidak hanya itu-itu saja. Insya Allah ini ikhtiar pemerataan ekonomi, sesuai spirit ekonomi kerakyatan, sesuai semangat Pancasila," jelasnya.

Dengan sistem ini pula, Bupati Ipuk ingin semua warung dan rumah makan berbenah. Mulai dari sadar akan pentingnya higienitas, pentingnya melengkapi perizinan hingga pentingnya menjaga kualitas rasa.

”Karena bagaimana pun, orang belanja makanan kan karena rasanya cocok. Penyajiannya bersih. Jadi ini sekaligus kita ajak warung dan rumah makan berbenah,” paparnya.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya saat ini tengah menuntaskan data pelaku UMKM yang ada di setiap kecamatan. Dengan aplikasi ini, membantu OPD untuk mencari daftar UMKM sesuai kebutuhan mereka.

Aplikasi ini bisa diakses oleh OPD dan seluruh kantor kecamatan yang ada di Banyuwangi. Mereka memiliki akses untuk memasukkan data UMKM di wilayah masing-masing.

"Misalnya UMKM yang ada di Kecamatan Blimbingsari, camat memasukkan datanya, agar bisa diakses OPD lain. Kami masih simulasi dan terus dimatangkan," urai Mujiono.

Penulis: Haorrahman
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved