Breaking News:

Berita Surabaya

Warga Surat Ijo Surabaya kembali Demo, Tolak Dipenjara karena Tak Bayar IPT

Aksi warga penghuni Surat Ijo yang tergabung dalam Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSI) di DPRD Kota Surabaya, Senin (17/5/2021).

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
surya.co.id/nuraini faiq
Puluhan warga penghuni Surat Ijo yang tergabung dalam Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSI) berdemo di DPRD Kota Surabaya, Senin (17/5/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan warga penghuni Surat Ijo yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) berdemo di Kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (17/5/2021).

Warga ini bergolak karena ada ancaman pemidanaan dalam Raperda tersebut. 

Mereka berdemo menolak rencana pengesahan Raperda Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah Kota Surabaya. Warga mendapat informasi di dalam pasal Raperda itu terdapat sanksi penjara bagi yang tidak membayar retribusi ijin pemakaian tanah (IPT).

Sejumlah Warga mengibarkan atribut bendera merah putih, ada yang membentanfkan poster, dan ada juga yang mengenakan atribut kaus bertuliskan: Hapus Surat Ijo jadi SHM. Mereka berorasi di depan kantor DPRD.

"Kami menolak pengesahan Raperda kekayaan daerah. Ada pasal yang represif. Kalau tidak membayar retribusi akan dipidanakan," tandas Ketua Umum KPSIS Haryono.

Saat ini ada sekitar 48.000 Persil berstatus surat Ijo. Persil ini dihuni ratusan ribu warga. Haryono menyebut arogansi Pemerintah dan dewan yang akan mengesahkan Raperda tersebut. KPSIS juga menyebut akan berlaku denda tiga kali lipat dari nilai retribusi jika tidak membayar retribusi. 

Wakil Ketum KPSIS Satriyo menyebut nilai retribusi rumahhya Rp 16 juta per tahun. Sejak 2003 dirinya tidak membayar retribusi. Sementara dirinya juga membayar pajak PBB.

"Artinya denda kami Rp 570 juta. Uang Darimana," katanya. 

Sejumlah perwakilan warga Surat Ijo itu pun disambut Wakil Ketua DPRD Reni Astuti untuk berdiskusi di Komisi A.

Mereka pun menggelar Audiensi bersama Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna dan Ketua Pansus Raperda Kekayaan Daerah Mahfudz.

Ketua Komisi A Ayu menerima semua masukan warga. Namun dijelaskan bahwa Perda tersebut belum akan siagakan.

"Masih jauh tahapannya karena baru pandangan fraksi. Termasuk Fraksi Golkar juga akan menyampaikan tanggapannya. Mungkin warga Surat Ijo menerima informasinya berbeda," kata Ayu. 

Dia meminta warga Surat Ijo untuk tetap berkepala dingin menyikapi problematika Surat Ijo.

DPRD akan mencarikan solusi terbaik. Akan ada rapat pimpinan dewan. Juga akan diundang kejaksan, Bagian Hukum, BPK, dan perwakikan warga Surat Ijo sebelum pengesahan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved