Breaking News:

Akui Larangan Mudik Tak Populis, Bupati Banyuwangi: Pandemi Tidak Sediakan Pilihan Ganda

Ipuk memahami, peniadaan mudik adalah kebijakan yang tidak populis. Sebab, mudik adalah tradisi masyarakat yang telah berlangsung turun temurun

Penulis: Haorrahman | Editor: Eben Haezer Panca
surabaya.tribunnews.com/haorrahman
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengakui larangan mudik tak populis. 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani kembali memaparkan alasan adanya kebijakan peniadaan mudik yang diterapkan pemerintah pusat, dan kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh daerah di Tanah Air.

Ipuk memahami, peniadaan mudik adalah kebijakan yang tidak populis. Sebab, mudik adalah tradisi masyarakat yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Apalagi, pada tahun lalu, kebijakan serupa juga diambil. Sehingga rasa rindu kepada keluarga di kampung halaman semakin memuncak.

”Ini (peniadaan mudik, Red) tidak populis. Setiap saya upload peniadaan mudik di medsos, selalu dibully. Tapi tugas pemerintah kan tidak untuk bikin sesuatu yang populis saja, tapi bagaimana melindungi semuanya agar tidak ada lonjakan kasus Covid-19 seperti di India dan beberapa negara lain,” ujar Ipuk sesuai berkegiatan di Kecamatan Rogojampi, Rabu (12/5/2021).

”Menjadi pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kata Steve Jobs, untuk membuat semua orang senang, jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim,” imbuh alumnus Universitas Negeri Jakarta tersebut.

Ipuk menegaskan, tak ada untungnya bagi pemerintah menerapkan kebijakan peniadaan mudik. Justru dengan peniadaan mudik, pemerintah kehilangan momentum menggerakkan ekonomi. ”Sehingga jelas, pertimbangan pemerintah memutuskan peniadaan mudik semata-mata untuk melindungi semua dari potensi lonjakan Covid-19,” ujarnya.

Menurut Ipuk, mudik adalah momentum ekonomi untuk menggerakkan ekonomi warga. Artinya, jika ada mudik, pemerintah diuntungkan karena ekonomi masyarakat bergerak kencang. 

”Apalagi bagi daerah, mudik itu sesuatu banget, perputaran uangnya besar di masyarakat, membantu pemda meningkatkan ekonomi warga. Jadi kalau disuruh memilih, pemerintah lebih senang ada mudik. Tapi pandemi tidak menyediakan pilihan ganda. Pilihannya satu, yaitu antisipasi untuk keselamatan masyarakat, jangan ada lonjakan kasus,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, tidak benar bahwa pemerintah menerapkan peniadaan mudik karena ingin menjauhkan masyarakat dari tradisi dan rasa hormat kepada orang tua di kampung halaman. Juga tidak benar bahwa pemerintah menakut-nakuti warga.

”Sekarang apa coba untungnya pemerintah menakut-nakuti warga dengan bilang di luar negeri ada lonjakan kasus, fasilitas pemakaman India sampai kewalahan? Kan jelas bahwa dari sisi ekonomi, pemerintah lebih senang ada mudik. Tapi pemerintah tidak berpikir dari sisi ekonomi saja, yang jauh lebih penting adalah keselamatan semuanya,” beber Ipuk.

Ipuk berharap masyarakat memahami dan mendukung keputusan pemerintah, meski ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Masyarakat juga diminta tidak bosan menerapkan protokol kesehatan.

”Apakah bosan dengan aturan ini-itu, mulai prokes sampai peniadaan mudik? Kalau bisa memilih bosan, bisa saja kita bilang bosan. Tapi kita tidak sedang menghadapi rasa bosan. Kita sedang menghadapi pandemi, dan ini bukan hoaks, Covid-19 nyata,” tegasnya. (Haorrahman)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved