Breaking News:

Berita Lamongan

Lamongan Lima Kali Berturut-turut Terima Opini WTP dari BPK, Yuhronur Efendi: Jadi Motivasi Kami

Pemkab Lamongan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Hanif Mashuri
Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dan diterima langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Selasa (11/5/2021) di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur. 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono dan diterima langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi pada Selasa (11/5/2021), di Kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur.

Artinya, Pemkab Lamongan telah lima kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Yuhronur dalam kesempatan yang sama.

“Alhamdulillah ini adalah kado bulan Ramadan tahun ini, Lamongan telah lima kali berturut-turut mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan opini WTP. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kerja sama dan sinergi semua pihak termasuk seluruh ASN, perangkat daerah dan mitra kerja pembangunan di DPRD,” ungkap Bupati Yuhronur.

Ia juga berharap penghargaan ini dijadikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi, mempertahankannya dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Lamongan.

“Tidak akan berhenti di sini, ini akan menjadi motivasi bagi kami dan seluruh OPD untuk bekerja lebih keras lagi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan,” katanya.

Sebelumnya LKPD diserahkan oleh Bupati Yuhronur pada 15 Maret 2021. LKPD Kabupaten Lamongan diserahkan tepat waktu yang juga diapresiasi oleh Joko Agus Setyono.

Menurut Joko Agus Setyono, LKPD merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD.

Oleh karena itu, pemberian opini oleh BPK merupakan cerminan hasil penyajian LKPD dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan daerah serta memenuhi informasi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved