Breaking News:

Opini

Kewajiban Berubah Jadi Larangan

Bisa ditengarai, sebuah aturan yang bersifat ajakan, tidak mempan bagi masyarakat Indonesia. Mereka mencari akal untuk lewat jalan tikus.

surya.co.id/sugiharto
Sejumlah anggota Satlantas Polrestabes Surabaya bersama anggota TNI, Dishub dan Satpol PP melakukan penyekatan di perbatasan Kota Surabaya, Kamis (29/4/2021). Kegiatan penyekatan akan dilakukan saat diberlakukan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri, 6-17 Mei 2021. 

Oleh: Yayan Sakti Suryandaru (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR Surabaya)

Sebagaimana diketahui, kebijakan penanganan Covid-19 berubah-ubah. Penulis ingat, kebijakan pertama kali berupa 3M (memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan), memakai desinfektan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) adalah sebagian kebijakan dari pemerintah.  Bahkan, menjelang Idul Fitri ini pemerintah mengeluarkan larangan mudik.

Biasanya mall-mall ramai oleh orang-orang yang membeli baju baru, lalu lintas menjadi padat, pasar berjubel, tempat wisata ramai oleh pengunjung. Tetapi kali ini, semuanya menjadi sepi. Adanya aturan larangan mudik itu tegas dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19.

Asalkan membawa dokumen resmi, masyarakat boleh mudik. Tetapi banyak masyarakat tidak mau repot untuk mengurusnya. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengakali aturan yang berlaku itu. Reaksi warga yang nekat mudik bermacam-macam. Di hadapan petugas di daerah pencegatan mereka kecewa, marah, menangis, atau jengkel.

Fenomena mudik memang khas terjadi di Indonesia, tidak dipungkiri di negara tetangga hal ini tidak terjadi. Efek sosial, ekonomi, keamanan berimbas oleh ini semua. 

Bermula dari Etika

Pada saat virus corona mewabah, semua negara di dunia terdampak virus ini. Bahkan, hingga saat ini India masih menyimpan persoalan. Mereka berduyun-duyun pindah ke Indonesia.

Disinyalir dari Suara Surabaya (6/5/2021), ada 49 WN India itu yang positif terjangkit virus corona sehingga mereka harus dikarantina. Di saat Indonesia ingin menekan laju penderita Covid-19, persoalan ini menambah beban pemerintah. Bahkan mereka tidak mau dipindahkan dan berbuat onar di bandara.

Pada awalnya kebijakan pemerintah bersifat mengimbau. Meminta masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan, physical distancing, memakai disinfektan, atau menetapkan kawasan-kawasan sebagai zona merah, kuning, hijau dan sebagainya.

Lalu, terdapat juga kebijakan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.  Semuanya itu berupa imbauan, ajakan. Dalam bentuk kampanye, program ini dibuat masif, semua Pemda, jajaran Polri dan TNI harus bersama-sama menyukseskannya. Di berbagai media, ajakan untuk cuci tangan pakai sabun dan memakai masker begitu kencangnya. Kemudian ada semacam sanksi bagi yang berani melanggarnya, denda atau kerja sosial.

Halaman
12
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved