Breaking News:

Berita Bangkalan

Jaringan Kiai Kampung Bangkalan Bersatu, Dorong Pemerintah Perkuat Pelaksanaan UU Pesantren

Pernyataan Alumnus Jurusan Hadits Universitas Al Azhar Mesir itu tidak lepas dari belum diterbitkannya piranti-piranti regulasi pendukung.

surya/ahmad faisol
Sejumlah perwakilan ulama dan jaringan kyai kampung se-Kabupaten Bangkalan menggelar silaturrahim di Desa Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Senin (10/5/2021) petang. 

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Upaya mempersempit jurang kesenjangan antara lembaga pendidikan formal dan pesantren melalui Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren saat ini terus digalakkan. UU Pesantren diharapkan dapat memberikan rekognisi, fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan porsi berkeadilan.

‘Pesantren, ulama, dan kiai adalah sabuk pengaman bangsa di tengah krisis’. Ungkapan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar itu seakan menegaskan, pentingnya peran pesantren, ulama dan kiai dalam bingkai sejarah perjuangan bangsa.

Presiden RI Joko Widodo kemudian mengesahkan UU Pesantren pada 15 Oktober 2019. Tidak hanya sebagai fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan porsi berkeadilan, UU Pesantren juga diharapkan mampu memberikan afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren.

“Keberadaan UU Pesantren sudah bagus. Tinggal bagaimana pemerintahannya saja, terutama pihak eksekutif,” ungkap Pengasuh Pondok Yatim dan Masakin Baiturrahman, Desa Jaddih, Kecamatan Socah Bangkalan, Ustadz Mohammad Roisuddin kepada SURYA, Selasa (11/5/2021).

Pernyataan Alumnus Jurusan Hadits Universitas Al Azhar Mesir itu tidak lepas dari belum diterbitkannya piranti-piranti regulasi pendukung. Seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Akibatnya, landasan hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberi fasilitas dalam pengembangan pesantren belum bisa diterapkan.

“Dalam upaya peningkatan skill, membuka wacana keilmuan para santri, maupun membuka mindset SDM tenaga pendidik, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah,” jelasnya.

Sehingga para tenaga pendidik, lanjutnya, tidak hanya terpaku pada teknis pembelajaran mengaji dan memahami Kitab Kuning. Namun juga bagaimana tenaga pengajar termasuk pimpinan pesantren berupaya agar para santri mampu mengaplikasikan keilmuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Setelah keluar (lulus), santri kita mau diarahkan ke mana? Apakah sekedar mampu membaca dan memahami kitab? Kita juga harus menjadikan santri sebagai sosok inspiratif, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memberi manfaat kepada orang lain bukan dari sisi agama saja,” pungkas Rois.

Belum munculnya Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai piranti pendukung UU Pesantren menjadi atensi anggota Komisi V Fraksi PKB DPR RI sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, H Syafiuddin.

“Dengan diterbitnya PP dan Perpres, maka APBN yang kami rumuskan sebagai upaya peningkatan SDM pesantren dan madrasah bisa terealisasi,” ungkap H Syafi.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved