Breaking News:

Berita Surabaya

Dewan Desak Pemkot Surabaya Sediakan Makanan Pendamping bagi Balita Stunting

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong agar Pemkot Surabaya menyuplai makanan pendamping bagi balita Stunting di Surabaya

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
surya.co.id/nuraini faiq
Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong Pemkot untuk memperhatikan balita kondisi stunting. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong agar Pemkot Surabaya menyuplai makanan pendamping bagi balita Stunting di Surabaya. Tidak hanya diperhatikan sesaat tapi berkelanjutan. 

"Pemkot Surabaya sudah jamin permakanan warga lansia dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota ini. Sudah seharusnya balita Stunting juga bisa dijamin agar pulih," kata Laila, Minggu (9/5/2021).

Desakan tersebut muncul seusai Laila menggelar reses. Saat melakukan Jaring aspirasi masyarakat di wilayah Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Laila mendapat curhat para kader Posyandu dan kader lingkungan. 

Di antaranya perlunya permakanan khusus bagi balita Stunting. "Saya yakin balita Stunting bisa diatasi di kota ini. Dulu saya juga mendorong makanan pendamping bagi ibu hamil," kata Laila. 

Pimpinan DPRD Surabaya ini memberi perhatian serius pada kesehatan masyarakat. Begitu sejumlah kader curhat soal makanan pendampingan Stunting, dia akan memprioritaskan aspirasi ini.

"Sebaiknya Pemkot harus cukupi gizi dan makanan untuk balita Stunting.

Selain pencegahan dan pendampingan. Dalam penganggaran akan saya sampaikan soal perhatian balita Stunting ini," kata Politisi perempuan PKB ini. 

Selain makanan pendamping bagi bayi dan balita Stunting, Laila juga menjadi tempat curhat para kader Posyandu yang sama. Mereka berharap insentif kader yang melayani masyarakat bisa naik. 

Selama ini, insentif mereka masih Rp 28.500 sekali kegiatan. Kalau dikonversikan dengan tugas dan kegiatannya, jumlah tersebut tergolong minum. Tapi semangat para kader adalah pengabdian.

"Informasinya memang ada rencana kenaikan insentif ini. Tentu Kalau naik saya pikir para kader merasa lebih dihargai. Lebih manusiawi insentifnya," kata Laila.

Para kader juga menyampaikan akan ada pendataan kembali dalam rangka perapian kader. Sebab selama ini kader tersebut dinilai Rangkap jabatan. 

Banyak kader lingkungan, kader PKK, kader Posyandu, atau Kader Bumantik (Ibu pemantau jentik) adalah orang yang sama.

"Sebaikya memang demikian jangan rangkap. Tapi insentif sebaiknya lebih manusiawi karena mereka juga keliling kampung datangi setiap rumah warga," kata Laila.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved