Breaking News:

Berita Surabaya

Syarat Perjalanan Pakai Kereta Api dari Surabaya saat Masa Larangan Mudik 6-17 Mei 2021

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan pihaknya tetap mengoperasikan Kereta Api jarak jauh pada masa waktu larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021.

SURYA.co.id/Fikri Firmasyah
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan pihaknya tetap mengoperasikan Kereta Api jarak jauh pada masa waktu larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. 

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan pihaknya tetap mengoperasikan Kereta Api jarak jauh pada masa waktu larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021.

Hanya saja KA cuma beroprasi bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik.

Aturan itu sesuai dengan mengacu pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

Kebijakan tersebut juga diberlakukan di Jawa Timur, khususnya di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya yang punya cakupan naungan Stasiun sebanyak 52 Stasiun.

“KAI menjalankan Kereta Api jarak jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif.

Lukman menjelaskan, saat resminya larangan mudik nanti yang berlaku per 6 Mei, masyarakat yang diperbolehkan menggunakan KA adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Sementara bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Adapun bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.

“Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” tegas Luqman.

Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, masih kata Luqman, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Jadi, lanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun.

Adapun jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan.

“Kami menjamin proses verifikasi berkas-berkas syarat perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dilakukan dengan teliti, cermat, dan tegas. Karena kita mendukung kebijakan pemerintah agar masyarakat tidak mudik,” kata Luqman.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved