Breaking News:

Berita Jember

Lima KA Tetap Beroperasi Dengan Syarat Ketat, KAI Jember Waspadai Surat Tugas Palsu

pengoperasian KA Jarak Jauh dalam periode 6 - 17 Mei 2021 bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik di Hari Raya Idul Fitri 2021.

surya/sri wahyunik
KA Pandanwangi relasi Jember - Ketapang masih melayani penumpang menjelang penyekatan antarwilayah, Kamis (6/5/2021). 

SURYA.CO.ID, JEMBER - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember tetap akan mengoperasikan kereta api (KA) selama masa larangan mudik, tanggal 6 - 17 Mei. Hanya saja, armada KA yang dioperasikan terbatas yakni tiga KA Jarak Jauh dan dua KA Lokal.

Ketiga KA Jarak Jauh yang dioperasikan masing-masing adalah KA Sritanjung relasi Ketapang - Yogyakarta, KA Tawangalun relasi Ketapang - Malang Kotalama, dan KA Probowangi relasi Ketapang - Surabaya Gubeng.

Sedangkan dua KA Lokal adalah KA Pandanwangi relasi Jember - Ketapang, dan KA Komuter relasi Pasuruan - Surabaya. PT KAI juga memberlakukan pembatasan jam operasional bagi KA Lokal ini, yakni keberangkatan dari stasiun awal maksimal pukul 20.00 WIB.

Pengoperasian sejumlah KA itu pun terbatas hanya untuk pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

Menurut Vice President KAI Daop 9 Jember, Broer Rizal, pengoperasian KA Jarak Jauh dalam periode 6 - 17 Mei 2021 bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik di Hari Raya Idul Fitri 2021.

“Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang. Jadi KA itu untuk melayani kepentingan non mudik,” tegas Rizal, Rabu (5/5/2021).

Perjalanan kepentingan non mudik yakni untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat.

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki bukti fisik surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Adapun bagi pegawai swasta, wajib melampirkan bukti fisik surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum non pekerja, wajib melampirkan fisik surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari kepala desa/lurah setempat.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved