Breaking News:

Ada Apa dengan Saut Situmorang, Komentar Nelangsa: Masa Depan KPK Bergantung pada Hati Nurani

Isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertambah santer. Ini setelah puluhan penyidik dan pegawai KPK yang dikenal berintegritas tinggi,

surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Saut Situmorang, mantan pimpinan KPK 

SURYA.co.id I JAKARTA - Isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertambah santer. Ini setelah puluhan penyidik dan pegawai KPK yang dikenal berintegritas tinggi, dinyatakan tidak lolos asesemen tes wawasan kebangsaan.

Bersamaan itu, uji materi terhadap 26 poin UU KPK yang dianggap melemahkan KPK, juga ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Soal ditolaknya gugatan uji materi UU KPK itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menghargai putusan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, Saut terdengar berkomentar nelangsa. "Kalau undang-undang jelek, kalau punya hati nurani, (KPK) masih jalan. MK sudah putuskan, itu harus kita hargai," kata Saut, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Ada Apa di KPK? Bambang Widjojanto: Pembusukan di KPK Makin Bengis

Saut, yang juga salah satu pemohon uji formil itu, masih meyakini 26 poin dalam UU KPK hasil revisi yang melemahkan lembaga antirasuah. Ia mengatakan, dampak revisi UU KPK akan tetap terasa meski MK telah mencabut ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan mesti seizin Dewan Pengawas.

"Masih ada loophole yang masih memungkinkan penindakan korupsi masih lemah karena ada delay dari sisi manajemen, makanya kami meminta UU dikembalikan," ujar dia.

Oleh sebab itu, ia menekankan, masa depan KPK akan bergantung pada orang-orang yang masih memiliki hati nurani serta keberanian dalam memberantas korupsi. "Kalau itu tidak ada (hati nurani), makin tidak bisa dibayangkan," kata Saut.

Diberitakan sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan uji formil terhadap UU KPK yang diajukan beberapa pemohon, antara lain mantan pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Pemohon meminta agar MK menyatakan UU KPK cacat formil dan prosedur sehingga tidak dapat diberlakukan atau batal demi hukum.

Proses pembahasan revisi UU KPK di DPR dinilai bermasalah, salah satunya karena KPK sebagai pemangku kepentingan dalam undang-undang tersebut tidak dilibatkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uji Formil Ditolak, Saut Situmorang: Masa Depan KPK Bergantung pada Hati Nurani

Editor: Suyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved