Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

1.075 Desa di Jatim akan Gelar Pilkades, Pemprov Jatim Wanti Penggunaan Dana Desa Hanya untuk Prokes

Pemprov Jatim mewanti para kepala desa untuk tak menggunakan dana desa dalam teknis pelaksaan kampanye Pilkades.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim, M Yasin. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mewanti para kepala desa untuk tak menggunakan dana desa dalam teknis pelaksaan kampanye Pilkades. Pasalnya dana desa hanya boleh digunakan untuk penegakan protokol kesehatan (Prokes).

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, M Yasin, Selasa (4/5/2021).

Ia mengatakan, bahwa tahun ini ada 1.075 desa yang akan menggelar pilkades. Desa desa yang menggelar pilkades itu tersebar di 13 kabupaten.

“Totalnya yang akan menggelar pilkades 1.075 desa. Ada yang sudah mulai seperti Trenggalek, itu ada 15 desa. Dan kemudian mayoritas yang lain akan melaksanaan pilkada di bulan Juli. Maka kita mewanti agar semuanya harus tetap berpegang teguh dalam penegakan protokol kesehatan,” tegasnya.

Dana desa boleh digunakan untuk membeli tanki bak air, sabun, hand sanitizer dan juga desinfektan untuk sterilisasi demi penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkades.

Sehingga seluruh perangkat desa juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkades aman dari penularan covid-19.

Lebih lanjut Yasin menyebutkan, bahwa ada beberapa aturan penyelenggaraan pilkades yang diubah karena masih dalam suasana pandemi covid-19.

Jika sebelumnya TPS pilkades berpusat di kelurahan, kini, TPS tersebar di beberapa tempat dengan pembatasan pemilih yang lebih sedikit di setiap TPS.

“Untuk menghindari kerumunan maka setiap TPS dibatasi jumlah pemilihnya dengan batas maksimal 500 pemilih per TPS. Namun untuk penghitungan yang dipusatkan balai desa. Dengan begitu, tidak ada kerumunan. Standar protokol kesehatan bisa diterapkan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa 13 kabupaten yang menggelar pilkades adalah Trenggalek, Gresik, Tulungagung, Lumajang, Bangkalan, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Sumenep, dan Madiun. Selain Trenggalek, daerah akan menggelar pilkades pada Juli mendatang.

Yasin juga menegaskan, dana desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan selain protokol kesehatan.

Artinya, biaya pelaksanaan kampanye, konsumsi, pembiayaan panitia pelaksana pilkades diambilkan dari kas desa.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved