Breaking News:

Berita Banyuwangi

Mendapat THR, Bupati Banyuwangi Langsung Donasikan untuk Warga Kurang Mampu di Perdesaan

puk mengajak para PNS untuk menyisihkan THR untuk berbagi ke sesama. Juga membelanjakannya untuk membeli produk lokal.

surya/haorrahman
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bakal mendonasikan tunjangan hari raya (THR) dari pemerintah untuk membantu warga kurang mampu 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Bagi masyarakat, para PNS di pemerintahan mulai golongan terendah sampai kepala daerah, masih disebut kelompok 'mapan' karena mendapat gaji rutin dari pemerintah pusat. Dengan kemapanan itu diharapkan peduli kepada sesama, seperti dilakukan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang akan mendonasikan semua THR-nya untuk warga kurang mampu.

Ipuk menyampaikan niatannya itu ketika ada kepastian THR dari pemerintah. Aturan soal THR bagi aparatur negara yaitu PNS, CPNS, TNI, Polri, pejabat negara, penerima pensiun itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65/2021 yang baru ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.

”Saya belum cek detail soal regulasinya. Tentu THR bagi seluruh ASN hingga pensiunan ikut menggerakkan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Saya kira itu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Kalau secara pribadi, saya akan donasikan (THR) untuk warga kurang mampu,” ujar Ipuk kepada media seusai upacara Hari Pendidikan Nasional secara virtual, Minggu (2/4/2021).

Ipuk mengaku tidak mengetahui detail besaranTHR yang diterima. ”Bisa untuk anak yatim dan warga kurang mampu di desa-desa, nanti biar disalurkan,” imbuh bupati yang baru dilantik 26 Februari itu.

Ipuk mengajak para PNS untuk menyisihkan THR untuk berbagi kepada sesama. Juga membelanjakannya untuk membeli produk dari para pedagang pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Banyuwangi.

”Kalau mau kirim hampers atau bingkisan kepada keluarga atau sahabat, belilah dari pedagang pasar dan produk UMKM Banyuwangi. Kita bergotong royong menggerakkan ekonomi arus bawah,” papar Ipuk.

Seperti diketahui, kebijakan pemberian THR oleh pemerintah tahun ini memang berbeda dengan tahun lalu. Pada 2020, kebijakan THR untuk pejabat negara mulai presiden, anggota DPR, menteri hingga para kepala daerah ditiadakan. Berdasarkan PP 65/2021, komponen THR bagi pejabat negara terdiri atas gaji pokok dan tunjangan. ****

Penulis: Haorrahman
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved