Breaking News:

Berita Kediri

Data Kementerian Kesehatan RI : Satu Dari 10 Anak di Indonesia Merokok

Peningkatan konsumsi rokok adalah ancaman serius bagi Indonesia, apalagi pada tingkat usia anak dan remaja.

pixabay
Ilustrasi 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevelensi merokok usia 10-18 tahun meningkat 9,1 persen di tahun 2018.
Ini berarti 1 dari 10 anak di Indonesia merokok.

Peningkatan konsumsi rokok adalah ancaman serius bagi Indonesia, apalagi pada tingkat usia anak dan remaja.

Hal ini terungkap saat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Dialog publik Pemanfaatan Pajak Rokok Daerah (PRD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Kamis (29/4/2021).

Selain itu, tingginya prevalensi merokok menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit tidak menular seperti hipertensi, jatung, diabetes militus, dan penyakit lainnya.

Pejabat Pemkot Kediri yang mengikuti dialog publik yang digelar secara virtual di Ruang Command Center, Balaikota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, Kepala badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kota Kediri, Edi Darmasto dan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Zachrie Ahmad.

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari tanpa tembakau nasional yang jatuh pada bulan Mei mendatang.

Dialog publik ini bertujuan mengajak seluruh pihak terkait untuk lebih memahami tentang dinamika pemanfaatan pajak rokok daerah dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Dialog juga sebagai sarana berbagi pengalaman bagi Pemerintah Daerah, sehingga bisa menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan terkait untuk menyempurnakan regulasi.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono saat membuka dialog publik berpesan agar dapat mengalokasikan dan mengoptimalisasikan dana untuk menurunkan prevelensi merokok 10-18 tahun.

“Selain optimalisasi dan alokasi dana, program yang disusun juga harus efektif seperti pembukaan lapangan kerja baru bagi petani tembakau atau peningkatan pada kualitas dan kuantitas kampanye rokok yang inovatif dan menyentuh bagi remaja," harapnya.

Kegiatan tersebut harus secara masif terekskalasi di 34 provinsi dari 514 kabupaten dan kota.

Pemanfaatkan dana pelayanan kesehatan penting, namun lebih penting lagi dana tersebut dialokasikan untuk terapi konseling berhenti merokok, tidak perlu ada pelacakan pendanaan khusus peserta JKA atau swasta untuk intervensi diri.

Acara ini diisi beberapa panelis di antaranya, Direktur SUPD III Dirjen Bangda Kemendagri Budiono Subambang, Direktur Dana Transfer Umum DHPK Kemenkeu Adriyanto, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Ahmad Avenzora, Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Rahmad Asri Ritonga, Kepala Pusat 3 Badan Litbangkes Doddy Izwardy, Direktur SDM Universitas Indonesia Abdillah Ahsan, Kadinkes Kota Depok Novarita, dan Sekda Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved