Breaking News:

Berita Nganjuk

Antisipasi Covid-19 Saat Lebaran, Pemkab Nganjuk Bahas Teknis Penganggaran PPKM Mikro

Pemkab Nganjuk lakukan pembahasan teknis penganggaran kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro

Foto Istimewa Humas Pemkab Nganjuk
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nganjuk, Sopingi (tengah) saat rakor pembahasan teknis anggaran PPKM mikro antisipasi perkembangan covid-19 saat lebaran dan libur panjang. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Pemkab Nganjuk lakukan pembahasan teknis penganggaran kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Hal itu dilakukan dalam upaya antisipasi terjadinya perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Nganjuk.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Nganjuk, Sopingi mengatakan, kegiatan pembahasan teknis anggaran PPKM mikro tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan dari Presiden RI Joko Widodo tentang perkembangan COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

Di mana pada arahan yang berlangsung virtual tersebut, Presiden RI meminta para kepala daerah termasuk stakeholder untuk antisipasi terhadap perkembangan Covid-19, terutama pada saat Idul Fitri dan libur panjang.

"Bapak Presiden meminta diperintahkan supaya camat, kepala desa maupun kelurahan tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan," kata Sopingi, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Angka Penularan dan Kematian Kasus Covid-19 Naik, Kabupaten Ponorogo di Ambang Zona Merah

Langkah antisipasi tersebut, dikatakan Sopingi, mengacu pada perkembangan kasus Covid-19 Dunia, khususnya yang terjadi di India.

Fenomena tersebut menyebabkan India berada pada fase mengkhawatirkan.

"Dan diharapkan hal itu bisa menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Nganjuk," ucap Sopingi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, Kartimah mengatakan, untuk teknis penganggaran PPKM Mikro, pemerintah kecamatan dapat mensinkronisasi antara anggaran dan program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga refocusing anggaran bisa dilakukan minimalis.

Selain itu, dikatakan Kartimah, perlu adanya koordinasi yang lebih aktif dengan bidang anggaran.

Serta agar segera memasukkan pada aplikasi SIMDA maupun SIPD dengan target sampai dengan 30 Mei 2021 dan 1 Juni 2021 sudah proses verifikasi.

"Kami mohon segera entri kegiatan yang terkait dengan Covid-19 tersebut sesuai dengan standar harga. Hal itu agar anggaran untuk penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan dan desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Misalnya dengan pembinaan, sosialisasi dan pengadaan pendukung lainnya," tutur Kartimah.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved