Breaking News:

Kementerian Pertanian

Presiden Jokowi Bahagia Menyaksikan Hasil Panen Padi Melimpah

Presiden Jokowi meninjau lokasi panen raya padi dan berbincang langsung dengan petani di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jatim.

Editor: Parmin
Foto:kementan untuk surya.co.id
Presiden Jokowi bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta sejumlah pejabat lain meninjau lokasi panen raya padi dan berbincang langsung dengan petani di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021). 

SURYA.co.id | MALANG - Presiden RI Jokowi mengaku bahagia menyaksikan hasil panen padi di awal tahun 2021 melimpah.

Hasil panen petani dengan menggunakan varietas IP3S mencapai 12 ton per hektar, sehingga depan perhitungan produksi padi yang tepat ke depan dipastikan tidak dilakukan impor beras.

Hal ini terungkap pada kunjungan kerjanya bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani meninjau lokasi panen raya padi dan berbincang langsung dengan petani di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

Jokowi menegaskan produksi padi varietas IPB3S menunjukkan kondisi perberasan nasional dari hasil panen awal tahun 2021 ini dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengaku mengajak Ketua DPR RI, Puan Maharani didampingi jajaran menteri, Gubernur Jatim dan Bupati Malang untuk memastikan produksi padi saat ini.

“Saya mendapat informasi langsung dari petani, mereka menanam padi IPB3S hasilnya 12 ton perhektarnya. Ini hasil yang bagus sekali dan saya akan tindaklanjuti dengan IPB agar bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan benar-benar kita raih tanpa harus impor dari negara lain,” ungkapnya.

Jokowi menuturkan kebutuhan beras masyarakat merupakan agenda utama pemerintah yang harus dipenuhi dan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat yakni impor atau tidaknya.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan langsung situasi panen yang tengah berlangsung sehingga kedaulatan dan ketahanan pangan benar-benar dapat diwujudkan tanpa harus impor.

“Kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padi yang dipanen dan muncul produksi menjadi beras sehingga mengenai jumlah betul-betul bisa dihitung.

Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor. Tapi itu hitungannya harus benar-benar pasti karena itu menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat,” terangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved