Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Dana Desa di Jawa Timur Tersalurkan 33,8 Persen, Ada 14 Desa Terkendala

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat dan memaksimalkan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2021.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
ist
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohamad Yasin. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mempercepat dan memaksimalkan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2021.

Update per hari Kamis (29/4/2021) ini, penyaluran dana desa di Jatim sudah berprogres 33,8 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur, Mohamad Yasin mengatakan, dari total 7.724 desa yang mendapatkan jatah alokasi dana desa, yang sudah tersalur sudah sebanyak 7.710 desa yang menerima.

Saat ini hanya 14 desa yang masih belum bisa disalurkan atau penyalurannya terkendala. Satu desa di antaranya adalah desa yang hilang karena sudah terendam lumpur.

“Nah sisanya karena adanya masalah internal di pemerintahan desanya. Ada yang konflik atau sengketa. Tapi begitu selesai tentu kita akan segera salurkan, karena sesuai dengan pesan ibu gubernur, dana desa harus segera dicairkan,” tegas Yasin, Kamis (29/4/2021).

Untuk dana desa yang sudah tersalurkan per saat ini sudah mencapai Rp 2,95 triliun.

Jumlah itu setara dengan 33,82 persen. Saat ini penyaluran dana desa masih dimaksimalkan untuk mengejar target penyaluran tahap satu sebesar 40 persen.

“Meski begitu posisi ini Jawa Timur berada pada peringkat kedua setelah Aceh, sebagai provinsi tercepat progresnya dalam menyalurkan dana desa,” tegas Yasin.

Secara khusus ia berharap desa yang mengalami kendala teknis bisa segera diselesaikan. Tak lupa ia juga menyinggung tentang pelaksanaan pilkades yang akan segera dilaksanakan tahun ini.

Ia mewanti bahwa anggaran dana desa tak boleh digunakan untuk pilkades. Anggaran dana desa untuk Pilkades hanya sebatas untuk penegakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan meliputi penyediaan disinfektan, APD, serta TPS tambahan.

“Ada yang beda. Aturan pilkades di masa pandemi yaitu per TPS untuk 500 orang pemilih. Dengan begitu, pelaksanaan pilkades tidak terpusat di balai desa,” pungkas Yasin.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved