Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Dana Tunggu Hunian untuk Korban Gempa di Malang dan Lumajang Cair, Totalnya Rp 3,5 Miliar

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencairkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban bencana gempa di Kabupaten Malang dan Lumajang.

SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencairkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban bencana gempa di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, di Kantor Bakorwil Malang, Rabu (28/4/2021). 

SURYA.CO.ID, MALANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencairkan bantuan dana tunggu hunian bagi korban bencana gempa di Kabupaten Malang dan Lumajang.

Penyerahan dana tunggu harian tersebut dilakukan di Kantor Bakorwil Malang pada Rabu (28/4/2021), kepada Bupati Malang dan Sekda Kabupaten Lumajang dengan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Bantuan Dana Tunggu Hunian yang diserahkan kali ini jika ditotal nilainya mencapai Rp 3,5 miliar. Dengan rincian Rp 2,574 miliar untuk korban di Kabupaten Malang dan sebesar Rp 927 juta untuk korban di Kabupaten Lumajang.

Mereka yang mendapatkan dana tunggu hunian ini adalah mereka yang rumahnya mengalami rusak berat dan harus mengungsi.

“Bantuan ini diberikan Rp 500 ribu per bulan per keluarga. Tujuannya agar mereka yang rumahnya rusak berat bisa menyewa rumah dan tidak tinggal di pengungsian, karena ini suasananya masih pandemi covid-19,” tegas Khofifah.

Lebih lanjut, berdasarkan data dari BNPB, total rumah yang terdampak gempa ada sebanyak 15.881 unit. Yang terinci rusak berat sebanyak 2.409, rusak sedang 5.023 dan rusak ringan sebesar 8.449. Itu adalah data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi serta uji publik oleh masyarakat secara langsung.

Sehingga data itulah yang akan mendapatkan bantuan rekonstruksi rumah dari BNPB dengan masing-masing untuk terdampak rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 24 juta, dan untuk rusak ringan sebesar Rp 10 juta.

“Sekarang yang diharapkan adalah adanya percepatan pengajuan nama-nama warga terdampak dari masing-masing Bupati yang warganya terdampak gempa. Sebab pencairan itu butuh SK. Itu butuh dipercepat supaya bantuan bisa segera dicairkan baik bagi yang rusak ringan, sedang, maupun berat,” tegas Khofifah.

Dikatakan Gubernur Khofifah, bantuan tersebut akan diserahkan dengan sistem transfer. Kemudian untuk yang rusak ringan dan sedang, mereka bisa melakukan dengan swakelola. Sedangkan untuk yang rusak berat mereka akan menerima dalam bentuk rumah karena anggaran Rp 50 juta itu di luar biaya pengerjaan.

”Nanti dari TNI dan Polri akan membantu untuk pengerjaan pembangunan rumah rusak berat,” imbuhnya.

Ditegaskan Khofifah, bantuan tersebut sifatnya adalah stimulan. Khusus untuk rumah terdampak berat, bentuk rumah yang akan diserahkan nantinya akan mengikuti standar dari Kementerian PU PR dan rekOmendasi dari BNPB. Namun yang jelas akan bersifat tahan gempa.

“Targetnya kapan? Ya sekarang yang harus dipercepat adalah pengajuan dari bupati,” pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved