Breaking News:

Berita Surabaya

Disnakertrans Buka 55 Posko THR, Tetapi Belum Siapkan Sanksi untuk Perusahaan

Posko ini melayani setiap hari dan bahkan 24 jam karena juga ada format pengaduan via online

surya/fatimatuz zahro
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo saat memberikan keterangan media, Senin (26/4/2021). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur membuka Posko Pengaduan untuk THR Keagamaan di 55 titik di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Posko tersebut dibuka mulai Selasa (27/4/2021) dan akan menjadi tempat pengaduan bila ada kelalaian suatu perusahaan dalam membayarkan THR karyawan.

Jika ada perusahaan yang tidak kunjung membayarkan THR pada pekerjanya, maka dipersilakan melapor ke 55 titik posko pengaduan tersebut.

Kepala DisnakertransbProvinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan bahwa 55 titik posko itu didirikan di seluruh 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Jatim. Dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Kita launching posko THR Keagamaan Jawa Timur tahun 2021 berdasarkan SE Gubernur Nomor  560 / 6490 / 012 /2021. Posko ini dibuka mulai 27 April 2021 sampai 20 Mei 2021. Posko ini melayani setiap hari dan bahkan 24 jam karena juga ada format pengaduan via online,” kata Himawan dalam keterangan media, Senin (26/4/2021).

Pengaduan dalam format online bisa diakses di bit.ly/PelayananTHRJatim2021. Pengaduan ini bisa dimanfaatkan masyarakat secara online dan selama 24 jam.

Lebih lanjut Himawan menegaskan bahwa THR adalah jenis-jenis pendapatan yang wajib dibayarkan perusahaan dan merupakan hak pekerja. Sebagaimana SE Gubernur Jawa Timur ada penegasan bahwa THR harus diberikan dengan batas waktu maksimal 7 hari sebelum lebaran.

“Kemudian untuk besarannya, nilai THR disamakan satu bulan upah. Jika sudah setahun bekerja maka THR yang diterimakan adalah satu bulan upah. Kalau belum 12 bulan maka maka hitungannya adalah lama bulan kerja dibagi 12 kali, dikalikan satu bulan upah. THR harus sudah diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum lebaran,” tegas Himawan.

Jika sudah diterima H-7 atau H-10 maka pekerja bisa memanfaatkan untuk kepentingan ekonominya di waktu jelang lebaran. THR bisa dibelanjakan untuk kepentingan hari raya. Dengan harapan daya beli pekerja bisa meningkat.

“Oleh sebab itu kami ditugaskan gubernur untuk mengawal khusus pencairan THR di semua perusahaan di Jatim. Dan kami juga memberikan surat edaran ini agar Disnaker kabupaten/kota di Jatim bisa ikut mengawal di daerahnya masing-masing,” tegasnya.

Jika sampai H-7 Hari Raya perusahaan masih belum membayar THR maka pekerja dipersilakan untuk melaporkan. Dan Disnaker akan memanggil perusahaan tersebut untuk dimintau alasan terkait ketidakmampuannya membayarkan THR.

“Kalau soal sanksi, belum sampai ke sana. Tetapi kita akan minta laporan keuangannya. Jika tidak ditemukan alasan ketidakmampuan maka kita persilakan untuk berkomunikasi dengan serikat pekerja. Kita tidak akan intervensi, sebab kemampuan perusahaan berbeda-beda,” pungkas Himawan.*****

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved