Breaking News:

Gempa di Jatim

BNPB Verifikasi Kerugian  Gempa di Lumajang, Data Terbaru 3361 Bangunan Rusak

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Rifai bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mendatangi posko pengungsian gempa bumi.

foto:diskominfo pemkab lumajang
Bupati Lumajang (Thoriqul Haq) dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Rifai saat mendatangi posko pengungsian gempa bumi di Balai Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Jumat (23/4/2021). 

SURYA.co.id |  LUMAJANG - Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Rifai bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mendatangi posko pengungsian gempa bumi di Balai Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Jumat (23/4/2021).

Dalam kunjungan itu Bupati Thoriq memaparkan dari hasil verifikasi terbaru terdapat tambahan jumlah bangunan rusak tersebar di 11 kecamatan.

Jika sebelumnya bangunan yang rusak 2526, terkini menjadi 3361. Rinciannya 618 rusak berat, 752 rusak sedang, dan 1991 rusak sedang.

"Data ini sudah kami verifikasi di lapangan. Kami pastikan benar-benar ada. Kami lampirkan juga foto, lokasi," kata Thoriq.

Thoriq menjelaskan bahwa masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan Rp50 juta berupa material untuk pembangunan rumah.

Sedangkan rusak sedang korban akan mendapat Rp25juta. Dan rusak ringan Rp10 juta tunai melalui swakelola.

"Selama menunggu sebelum realisasi pembiayaan dari BNPB, kami akan melakukan pembangunan hunian layak sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sehingga masyarakat ada tempat tinggal yang layak yang sehat bersama keluarga," jelasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Rifai mengapresiasi Bupati Thoriq dalam menangani bencana. Pasalnya tidak sampai dua pekan data korban jiwa dan kerukan telah terupdate dengan baik.

"Saya sangat apresiasi adminitrasinya data by name/address sudah sangat siap. Padahal biasanya data selesai itu memakan waktu 1 bulan," kata Rifai.

Sementara itu Rifai berharap data tersebut merupakan laporan seluruh kerusakan. Sebab selambat-lambatnya Senin (26/4) akan menyodorkan data tersebut ke atasannya. Sehingga para korban akan lebih cepat mendapatkan bantuan.

"Hasil dari inspektorat jenderal akan kami kembali kan ke Pak Bupati, setelah SKnya muncul lalu data akan diteruskan ke Kementerian Keuangan. Karena meskipun bantuan menggunakan dana BNPB tetapi tetap harus melalui restu Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Penulis: Tony Hermawan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved