Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Disnaker Jatim Akan Buka Posko THR, Pastikan Pekerja Dapat THR Maksimal H-7

Dalam waktu dekat Disnaker Jatim akan mendirikan posko pengaduan dan pengawasan terkait THR.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Kepala Disnaker Jatim, Himawan Estu Bagijo. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Disnaker Jatim, Himawan Estu Bagijo menyebutkan, bahwa dalam waktu dekat Disnaker Jatim akan mendirikan posko pengaduan dan pengawasan terkait THR. Salah satunya tujuannya, yaitu sebagai perlindungan bagi pekerja Jatim bahwa seluruhnya mendapatkan THR sebagaimana haknya.

“Insya Allah minggu depan kami akan dirikan posko THR. Kami buka posko sebagai upaya perlindungan bagi rekan-rekan pekerja di Jatim,” kata Himawan, Senin (19/4/2021).

Dia menegaskan, pada prinsipnya THR harus dibayarkan oleh perusahaan dan pengusaha. Pasalnya THR menjadi hak pekerja yang harus dibayarkan maksimal H-7 sebelum lebaran Idul Fitri dan juga menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarkan.

“Prinsipnya THR harus dibayar. Kalau ada ketidakmampuan maka harus dibicarakan dengan pekerja. Makanya kami menbuka posko supaya cepat kami tahu kondisi THR di Jatim,” tegasnya.

Himawan menyebutkan, pengusaha harus jujur, khususnya dalam membuat laporan keuangan sebelum mengeluarkan THR. Jangan sampai karena kondisi pandemi, pengusaha atau perusahaan memanipulasi laporangan keuangan mereka untuk menghindari pencairan THR.

Bahkan ada kewajiban perusahaan yang misalnya tidak mampu membayarkan THR maka mereka harus membuat laporan keuangan yang disampaikan ke pekerja atau serikat pekerjanya.

“Pengusaha harus jujur. Kalau tidak bisa bayar THR harus membuat laporan ya. Jika perlu ada audit eksternal untuk audit cash flow mereka. Itu kewajiban,” tegasnya.

Sesuai pesan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, seluruh pihak baik pekerja maupun perusahaan harus menjaga kondusivitas.

Disnaker Jatim sudah membuat komitmen bersama pekerja Jatim agar tak sampai ada demo apalagi mogok kerja karena masalah THR. Semua harus dibicarakan dan mencapai kesepakatan.

“Dan pesan kami, pandemi jangan dijadikan alasan tidak memberikan THR,” pungkas Himawan.

Di sisi lain, Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik adanya ketentuan pemerintah pusat melalui Kemenaker terkait THR yang harus dibayarkan maksimal seminggu sebelum lebaran.

“Kami menyambut baik, di mana dalam SE Menaker soal THR itu formula THR itu minimal satu kali upah,” tegasnya.

Ia juga sepakat, bahwa perusahaan yang mengeluhkan tidak bisa mengeluarkan THR maka harus dinegosiasikan dengan pekerja.

“Tapi kami harap seluruh perusahaan di Jatim harus sanggup melaksanaan SE Menaker soal THR,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved