Breaking News:

Berita Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo Ngotot Rp 34 Miliar untuk Bansos, Dewan Warning Agar Tepat Sasaran

paling banyak adalah pengalokasian bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 34 miliar, yang lebih banyak dibanding kebutuhan lain.

surya.co.id/m taufik
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Unaudited ke Kepala BPK Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/3/2021) 

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo tetap ngotot untuk melakukan refocusing anggaran. Seperti direncanakan sebelumnya, ada sekitar Rp 92,8 miliar alokasi APBD 2021 yang dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19.

Dari total dana itu, direncanakan paling banyak adalah pengalokasian bantuan sosial (bansos) yaitu mencapai Rp 34 miliar, yang lebih banyak dibanding kebutuhan lain.

Menurut Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaini, pengalokasian anggaran ini sudah sesuai petunjuk dari Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, terkait program jaring pengaman sosial (JPS).

“Jika dana yang kita alokasikan ternyata tidak terserap sampai masa pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD 2021, maka akan dialihkan untuk pos kebutuhan lainnya,” kata Zaini, Kamis (15/4/2021).

Dalam rencana refocusing anggaran kali ini, dana Rp 92,8 M diambil dari alokasi pembangunan bumi perkemahan Rp 5 miliar, Jasa Pindah Kantor Rp 4,8 miliar, Simpang 4 Mojopahit Rp 10 miliar, revitalisasi kawasan GOR Rp 8,6 miliar.

Lalu rencana pembangunan gedung pemerintahan Rp 6 miliar, pembangunan puskemas Rp 7,5 miliar, pembangunan Wisma Atlet Rp 28 miliar, dan pengurangan perjalanan dinas sebesar Rp 22,9 miliar.

Uang sebanyak itu kemudian direalokasi untuk vaksinasi Rp 4,9 miliar, Insentif Nakes Penanganan Covid-19 RSUD Rp 32,5 miliar. Belanja Kesehatan lainnya Rp 8 miliar, Kelurahan Rp 7,6 miliar, Operasi Yustisi Rp 3,9 miliar, yustisi di 18 kecamatan Rp 1,7 miliar, dan Bantuan Sosial sebesar Rp 34 miliar.

Karena itu Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori memperingatkan Pemkab Sidoarjo agar benar-benar memperhitungkan secara matang skema pemberian JPS ini. Sebab realisasi JPS di Sidoarjo pada 2020 dinilai kurang tepat sasaran.

"Data penerimanya harus jelas. Itu yang penting. Jangan sampai, masyarakat yang benar-benar membutuhkan, malah tidak menerima bansos. Tentang bentuk bantuannya apa, itu keputusan eksekutif, mau dirupakan sembako atau uang tunai, silakan saja," kata Dhamroni.

Politisi PKB itu menyebut bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil Dinas Sosial untuk meminta penjelasan terkait skema pemberian bansos dari program JPS ini. Sekaligus sharing dan antisipasi agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang.

“Sejauh ini kami belum tahu secara pasti, bagaimana skema yang direncanakan Pemkab Sidoarjo dalam rencana penyaluran bansos ini. Makanya kami akan ajak Dinsos bertemu untuk meminta keterangan terkait penggunaan anggaran dan skema penyalurannya seperti apa," ujarnya. ***

Penulis: M Taufik
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved