Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Kadishub: Mudik di Aglomerasi Jawa Timur Tetap Dilarang

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono angkat bicara terkait mudik lokal atau mudik aglomerasi.

SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti
Kadishub Jatim, Nyono. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono angkat bicara terkait mudik lokal atau mudik aglomerasi.

Ia menegaskan, bahwa mudik di kawasan aglomerasi Jawa Timur tetap dilarang.

Meski pemerintah pusat melalui Menhub sempat memberikan statement bahwa mudik dalam satu aglomerasi dibolehkan, namun Nyono menegaskan itu tetap dilarang. Larangan itu berlaku selama 6 - 17 Mei 2021.

Sebagaimana diketahui, kawasan aglomerasi Jatim Gerbangkertasusila terdiri dari Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

“Mudik dilarang. Termasuk di kawasan aglomerasi, mudik, jelas dilarang. Yang dibolehkan hanyalah perjalanan dengan keterangan yang jelas. Termasuk di kawasan aglomerasi itu,” tegas Nyono, Kamis (15/4/2021).

Keterangan yang diperbolehkan yang dimaksud Nyono adalah untuk kepentingan logistik, untuk kepentingan bekerja, untuk urusan kesehatan, untuk sembako, melahirkan, dan perjalanan dinas.

Keterangan itu berupa surat yang harus dibawa seseorang yang sedang bepergian di kawasan aglomerasi. Misalnya, jika ASN bertugas ya harus ada surat tugasnya, pegawai swasta juga harus membawa surat tugas dari perusahaannya.

Begitu juga jika yang sedang kulakan bagi pedagang, jika tak punya perusahaan yang menaungi maka bisa dengan surat keterangan dari RT RW atau desa.

“Kami akan adakan penyekatan dan pos-pos pengawasan di pintu-pintu keluar masuk daerah aglomerasi maupun se Jatim. Jadi yang boleh bepergiaan atau perjalanan harus jelas alasannya. Jika tak ada alasan yang jelas maka ya putar balik, tidak diizinkan melintas keluar ataupun masuk,” tandas Nyono.

Mudik, termasuk perjalanan dengan alasan yang tidak diizinkan.

Mudik, menurut Nyono, adalah kegiatan memboyong satu orang atau lebih dari satu daerah ke daerah yang lain.

Maka dalam kondisi pandemi Covid-19 semacam ini, kegiatan itu masih dilarang.

Kembali soal perjalanan di kawasan aglomerasi, ditegaskan Nyono, bahwa memang dibolehkan dengan keterangan. Namun jika dari luar daerah aglomerasi mau masuk atau keluar maka tetap dilarang.

Fungsi pengawasan ini nanti akan dijalankan dengan ketat. Dishub akan dibantu kepolisian dalam melakukan penjagaan dan pengawasan di lalu lintas.

“Marilah kita tahan dulu. Jangan mudik dulu. Kita tutaskan penanganan pandemi Covid-19 dulu,” pungkas Nyono.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved