Breaking News:

Berita Kediri

Tak Bayar Pajak, Sejumlah Banner di Kota Kediri Ditertibkan, Satpol PP: Banner Resmi Ada Stiker

Petugas patroli Satpol PP Kota Kediri melakukan penertiban pemasangan benner iklan yang menyalahi ketentuan.

surya.co.id/didik mashudi
Petugas Satpol PP Kota Kediri menurunkan benner iklan yang menyalahi ketentuan, Rabu (7/4/2021). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Petugas patroli Satpol PP Kota Kediri melakukan penertiban pemasangan benner iklan yang menyalahi ketentuan dan tidak mengantongi izin di sejumlah jalan protokol Kota Kediri, Rabu (7/4/2021).

Salah satu banner iklan yang ditertibkan petugas banner iklan Mak Erot di Jl Gatot Subroto.

Pelanggaran yang dilakukan tidak ada bukti stiker pelunasan pajak dan diikat di tiang.

Beberapa titik jalan yang dilakukan penertiban di antaranya, sepanjang Jl Ahmad Dahlan petugas menertibkan banner Bazar Sejuta Buku karena tidak ada stiker nukti pelunasan pajak serta dipasang dengan diikatkan di tiang.

Kemudian banner Nge teh, Makjon, Enggal Dangan, Kursus Salon dan Pandawa tidak ada stiker bukti pelunasan pajak dan dipaku di pohon dan tiang.

Sementara di Jl Gatot Subroto juga banyak ditemukan pemasangan banner iklan yang tidak berizin dan dipasang di tempat yang menyalahi ketentuan.

Di antaranya,  banner Angkringan Srawung, Enggal Dhangan, Aqiqoh, Botol Plastik dan Bebek Goreng. Pelanggarannya tidak ada bukti stiker pelunasan pajak serta dipaku di pohon atau tiang telepon.

Pelanggaran yang sama juga ditemukan pada pemasangan banner iklan di Jl Sersan Bahrun. Pihak pemasang tidak menempeli stiker bukti pelunasan pajaknya.

Petugas juga menertibkan banner iklan di Perempatan Nabatiyasa menemukan banner iklan Kursus Buka Salon tidak dilengkapi dengan stiker bukti pelunasan pajak.

Sedangkan di Jl Imam Bonjol ditemukan satu benner iklan Laundry yang tidak stiker bukti pelunasan pajak dan dipaku di pohon.

Pemasangan reklame dan banner iklan memang harus membayar pajak yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri. 

Selain itu dilarang memasang banner iklan dengan cara dipaku di pohon atau diikat di tiang listrik atau tiang telepon.

Sekretaris Satpol-PP Kota Kediri Nur Khamid saat dikonfirmasi menjelaskan, rata-rata pelanggaran pemasangan banner iklan karena tidak berizin.

Karena banner yang resmi akan mendapatkan stiker sebagai tanda bukti telah membayar pajak reklame.

Selain itu masih banyak ditemukan pemasangan banner iklan dengan cara dipaku di pohon pinggir jalan atau diikat ke tiang listrik atau tiang telepon.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved