Kades dan Perangkat Desa di Trenggalek Minta ADD Tak Dipotong untuk Penanganan Pandemi

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK – Kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Trenggalek menolak Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini dipotong, dampak pengalihan anggaran penanganan Covid-19.

Penolakan itu disampaikan dalam hearing bersama DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek di Gedung Dewan, Kamis (8/4/2021).

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Trenggalek, Puryono mengatakan, AKD dan Persatuan Perangkat Desa (PPDI) Indonesia Trenggalek menolak rencana pemkab yang ikut memotong ADD untuk penanganan Covid-19.

Alasannya, pemotongan itu akan berpengaruh kepada anggaran rumah tangga desa.

Dampaknya, kata Puryono, anggaran untuk honor perangkat di tingkat rukun warga (RW) ke bawah bisa tak terbayar.

“Kami mutlak menolak. Tidak boleh diutak-utik serupiah pun,” kata Puryono, usai hearing.

Penolakan itu juga karena 8 persen dari Dana Desa (DD) juga telah dialokasikan untuk penanganan pandemi, sesuai dengan aturan pemerintah pusat.

Dengan demikian, menurut dia, desa sudah menanggung beban anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Kalau ADD untuk penanganan Covid-19 juga, Covid yang mana? Karena desa sudah menangani sendiri lewat DD,” sambungnya.

Jika ADD tetap dipotong, pihaknya mengancam akan menggelar aksi. Pihaknya akan menunggu kepastian nilai ADD hingga Senin (12/4/2021) depan.