Breaking News:

Berita Trenggalek

MA Batalkan Salah Satu Penetapan PN Trenggalek Soal Ganti Rugi Lahan Bendungan Bagong

Mahkamah Agung (MA) membatalkan salah satu penetapan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek soal penilaian ganti-rugi lahan Bendungan Bagong.

SURYA.CO.ID/Aflahul Abidin
Lahan di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong. 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK – Mahkamah Agung (MA) membatalkan salah satu penetapan Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek soal penilaian ganti rugi lahan Bendungan Bagong.

Putusan bernomor 704 K/Pdt/2021 itu telah diunggah pada laman Direktori Putusan MA. Berkas putusan juga telah dikirim ke PN Trenggalek.

“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dan pemohon kasasi II Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas,” isi putusan yang dikutip dari laman putusan3.mahkamahagung.go.id, Rabu (7/4/2021).

Dalam putusannya 20 Oktober 2020, PN Trenggalek mengabulkan sebagian gugatan para pemohon keberatan ganti rugi lahan terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek.

Gugatan saat itu dilayangkan untuk 57 lahan yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong. Gugatan dibagi menjadi empat berkas.

Dalam putusannya saat itu, PN Trenggalek mengabulkan sebagian untuk keempat gugatan yang diajukan warga.

Salah satu gugatan yang dikabulkan menyangkut taksiran harga ganti rugi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh tim appraisal.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dan Kepala BBWS Brantas yang menjadi tergugat kemudian mengajukan kasasi.

Humas PN Trenggalek, Abraham Amrullah ketika dikonfirmasi wartawan, mengatakan, putusan MA yang muncul di laman direktori putusan merupakan putusan salah satu dari empat berkas kasasi.

Penetapan PN Trenggalek yang dibatalkan adalah yang bernomor 84/Pdt.P/2020/PN.

Itu artinya, masih ada tiga berkas gugatan kasasi yang belum muncul di laman direktori putusan hingga, Rabu (7/4/2021).

“Yang baru turun, baru satu. Yang tiga belum turun. Terkait isinya, bisa dibaca di laman. Kami dari PN Trenggalek tidak bisa menyampaikan,” kata Abraham.

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga, Haris Yudianto mengatakan, belum menerima salinan putusan kasasi secara resmi. Pihaknya pun enggan berkomentar sebelum pendapat salinan yang ia maksud.

“Memang putusan bisa diakses dari website. Tapi secara formal suratnya dari pengadilan belum saya terima,” kata Haris, saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved