Breaking News:

Berita Bondowoso

Dinaungi Raperda Khusus, Siswa Inklusi Bakal Diterima di Semua Sekolah di Bondowoso

Lahirnya perda itu juga menjadi bukti keterbukaan dan kepedulian pemda pada pendidikan untuk anak-anak inklusi

surya/danendra kusumawardana
DPRD Bondowoso menggelar rapat paripurna penetapan 6 Rancangan Peraturan Daerah, Selasa (6/4/2021). 

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, Selasa (6/4/2021), menjadi produk hukum penting di Pemkab Bondowoso.

Tidak saja menjadi terobosan baru dalam pendidikan inklusif, tetapi juga memberi payung hukum yang kuat untuk penyelenggaraan pendidikan khusus di semua sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengatakan, embrio sekolah yang melayani pendidikan inklusi sebenarnya sudah terbentuk. Setidaknya saat ini sudah ada satu sekolah di setiap kecamatan.

"Sebelum diperdakan, beberapa sekolah ditunjuk untuk melayani pendidikan inklusi," kata Haeriyah seusai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (6/4).

Rapat paripurna di DPRD Bondowoso itu memang menyepakti penetapan 6 Raperda, salah satunya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir. Dihadiri pula oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, dan sejumlah kepala OPD.

Lahirnya perda itu juga menjadi bukti keterbukaan dan kepedulian pemda pada pendidikan untuk anak-anak inklusi. Haeriyah menyatakan, ke depannya seluruh lembaga sekolah di Bondowoso bakal melayani pendidikan inklusi.

Itu artinya, anak dengan kebutuhan khusus akan diterima masuk ke sekolah mana pun di Bondowoso, karena semua lembaga sekolah sudah menyelenggarakan kurikulum inklusi.

Tentunya sebelum program itu dilaksanakan, lanjutnya, sejumlah hal harus dipersiapkan. Misalnya, petunjuk teknis (juknis), tenaga atau guru pendamping, dan sarana prasarana. "Beberapa sekolah sudah melayani pendidikan inklusi. Maka perlu ada perda sebagai payung hukum. Sehingga pengajuan anggaran bisa lebih mudah," paparnya.

Haeriyah melanjutkan, terkait sarana prasarana penunjang di antaranya perpustakaan bagi siswa tuna netra dan kamar mandi khusus, bakal dipersiapkan.

Pembangunan bergantung jumlah siswa di sekolah yang melayani pendidikan inklusi. "Program dan pembangunan dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Kendala yang dihadapi saat ini, lanjut Haeriyah, bahwa merekrut tenaga pengajar di bidang inklusif juga terbilang sulit. Sementara tenaga guru yang mendampingi siswa inklusi adalah guru umum yang telah menjalani kursus.

"Langkah kami memberikan pembekalan kepada guru di sekolah yang melayani pendidikan inklusi. Ke depan, kami usulkan rekrutmen guru berprofesi atau keahlian khusus (bidang inklusi)," pungkasnya. ****

Penulis: Danendra Kusumawardana
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved