Breaking News:

Berita Lamongan

Agar Kelebihan Beras Lamongan Tak Hanya Diserap Bulog, Gubernur Juga Gandeng Baznas Jatim

Testimoni para kelompok tani atau yang tergabung Gapoktan mengenai harga beras itu, juga akan disampaikan ke pemerintah pusat

surya/hanif manshuri
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi berdialog dengan penjual sembako di pasar tradisional Lamongan, Minggu (4/4/42021), untuk mencecek ketersediaan beras. 

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Status Lamongan sebagai kabupaten yang menjadi produsen gabah tertinggi di Jawa Timur, upaya mencari sentra penyerapan di luar Bulog memang perlu digencarkan.

Pemprov Jatim pun memberi perhatian khusus agar produksi gabah Lamongan terserap, seperti dengan menggandeng Baznas Jatim serta meminta solusi kepada Presiden RI.

Rencana menggandeng Baznas Jatim untuk menyerap beras dari penggilingan-penggilingan milik Gapoktan di Lamongan itu, disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

"Kita berkoordinasi untuk bisa membantu penyerapan di luar Bulog. Jadi Pemprov Jatim bersama Baznas Jatim mulai hari ini akan menyerap beras di penggilingan-penggilingan terutama milik Gapoktan, supaya harga segera stabil,” ungkap Khofifah dalam kunjungannya di salah satu titik penggilingan padi milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan ) Mawar di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Minggu (4/4/2021).

Menjelang bulan Ramadhan, jelas Khofifah, masyarakat harus merasa aman karena stok sembako cukup dan harganya stabil. Apalagi di Lamongan yang merupakan penghasil beras terbesar di Jawa Timur.

Menurut data 'Kabupaten Lamongan Dalam Angka' tahun 2020, produksi padi Lamongan sebesar 1.173 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 753 ton beras. Sehingga pada 2020 lalu, Kabupaten Lamongan mengalami surplus beras 564 ton.

Di awal musim panen akhir Februari hingga pekan kedua Maret, harga jual gabah di Lamongan sempat mengalami koreksi dari Harga Pokok Penjualan (HPP) yang ditetapkan. Hal ini disebabkan curah hujan yang tinggi sehingga berpengaruh pada rendemen.

Selain itu adanya wacana impor beras oleh pemerintah pusat, ikut mempengaruhi harga di tingkat petani. "Saya di sini ingin memastikan apakah ada beras yang dibeli di bawah HPP. Karena di bawah standarnya Bulog," tegas Kofifah.

Testimoni para kelompok tani atau yang tergabung Gapoktan mengenai harga beras itu, juga akan disampaikan ke pemerintah pusat. Ada yang merekam, sehingga pihaknya bisa menyampaikan suara dari para petani dan penggilingan padi. "Saya sudah menyampaikan agak detail kepada Bapak Presiden dan menteri-menteri," tuturnya.

Khofifah mengakui bahwa saat Jatim surplus beras, kabar mengenai rencana impor sudah telanjur meluas sehingga mempengaruhi harga. Meski sebenarnya impor beras itu, masih bisa disebut indent.

Karena itu perlu dicari cara agar beras lokal yang berlebih bisa tersalurkan atau terjual dengan harga layak. "Jadi monggo kita bersama-sama mencari solusi. Untuk teknis penyerapan oleh Baznas juga silakan dibicarakan dengan Kepala Dinas Pertanian,” ujar Khofifah.

Sementara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menambahkan, untuk mengantisipasi koreksi atau penurunan harga gabah, Pemkab Lamongan telah mendorong serta berupaya agar harga di tingkat petani sesuai HPP atau di atas HPP.

Di antaranya mendorong penyerapan hasil panen padi oleh Bulog dan seluruh pengelola lumbung padi. "Kami juga berkoordinasi dengan tim monitoring serap gabah Kementerian Pertanian agar Bulog beserta pengelola lumbung atau penggilingan (Perpadi) mengoptimalkan penyerapan gabah di tingkat petani," terang Yuhronur.

“Kunjungan Ibu Gubernur ini merupakan upaya untuk mempercepat penyerapan gabah dan beras. Mudah-mudahan beliau dapat memberi solusi untuk kebaikan semua,” tambahnya. ****

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved