Breaking News:

Berita Gresik

Percepat MoU Normalisasi Kali Lamong, Gus Yani Kolaborasi Bersama Kepala Daerah Lainnya

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menggelar rapat bersama para perwakilan dari daerah lainnya yang dilintasi Kali Lamong

SURYA.CO.ID/Willy Abraham
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani memimpin rapat sinkronisasi percepatan pembangunan sistem pengendalian banjir Kali Lamong 2021 di ruang Graita Eka Praya, Kamis (1/4/2021). 

SURYA.CO.ID, GRESIK - Pemkab Gresik terus mempercepat normalisasi Kali Lamong. Meski terganjal pembagian wewenang yang masih menjadi bagian Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Pemkab Gresik terus mengupayakan pembagian kewenangan agar normalisasi lebih cepat.

Banjir luapan Kali Lamong memang menjadi bencana tahunan di Gresik. Di tahun ini saja, banjir sudah terjadi lebih dari satu kali.

Sungai sepanjang 64 kilometer tidak hanya melintasi Gresik saja. Wilayah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya juga dilintasi Kali Lamong.

Agar penanganan normalisasi Kali Lamong bisa lebih maksimal, perlu adanya kolaborasi antar daerah.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) menggelar rapat bersama para perwakilan dari daerah lainnya yang dilintasi Kali Lamong untuk mempercepat Memorandum of Understanding (MoU) untuk normalisasi Kali Lamong.

Rapat sinkronisasi percepatan pembangunan sistem pengendalian banjir Kali Lamong 2021 di ruang Graita Eka Praya, Kamis (1/4/2021). Rapat digelar bersama Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jatim Jempin Marbun, Kepala Bakorwil Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati, Perwakilan BBWS Bengawas Solo beserta Kepala Dinas PU Gresik Gunawan Setijadi dan perwakilan Dinas PU dari Lamongan, Mojokerto dan Surabaya.

Rapat penanganan Kali Lamong bersama daerah lainnya yang juga terdampak, Mojokerto, Lamongan dan Kota Surabaya.

Dalam rapat yang berlangsung satu jam lebih itu, Gus Yani menyimpulkan, pengendalian banjir Kali Lamong tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, melainkan harus bersama-sama.

"Perencanaan kegiatan oleh BBWS, jadi untuk Kabupaten dan Kota terlintas untuk samakan frekuensi perencanaan Kabupaten seperti apa akan kita selaraskan dengan perencanaan BBWS," ucapnya.

Perpres nomor 80 tahun 2019 merupakan satu apresiasi dari provinsi, maka mengusulkan duduk bersama melakukan normalisasi. Diberikan kelonggaran Kabupaten dan kota masing-masing.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved