Breaking News:

Berita Banyuwangi

Nelayan Tak Perlu Wira-Wiri, Banyuwangi Resmikan Gerai Pelayanan di Pantai Grajagan

Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan kembali hadir di Kabupaten Banyuwangi.

Foto Istimewa Humas Pemkab Banyuwangi
Ipuk bersama Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi Benyamin Ginting, dan pemangku kepentingan terkait, meresmikan gerai pelayanan publik, di Grajagan, Rabu (31/3/2021). 

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan kembali hadir di Kabupaten Banyuwangi.

Kali ini di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo.
Gerai serupa sebelumnya hadir di Pantai Muncar.

”Semoga gerai pelayanan ini semakin memudahkan nelayan dalam mengurus dokumen-dokumen. Bekerja menjadi lebih nyaman karena semua dokumen lengkap. Ini merupakan kolaborasi Pemkab Banyuwangi, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat, kita kebut kerja-kerja untuk melayani nelayan,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Gerai ini diresmikan Ipuk bersama Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi Benyamin Ginting, dan pemangku kepentingan, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Bupati Hendy Siswanto : Desa Wisata Kemiri Kabupaten Jember Punya Kekayaan dan Potensi Luar Biasa

Baca juga: Sosok Callista Ratu Rheswara yang Terjun di Dunia Modeling : Harus Terus Belajar

Sebanyak 11 layanan hadir di gerai tersebut. Di antaranya adalah izin jasa pelabuhan, rekomendasi BBM, Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Surat Persetujuan Berlayar (STB), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), PAS Kapal, Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Ipuk menjelaskan, perizinan nelayan selama ini melibatkan lintas instansi, mulai dari Pemkab Banyuwangi, Pemprov Jatim, hingga kementerian terkait.

"Inilah yang menjadi tantangan untuk diintegrasikan. Alhamdulillah, setelah di Muncar bisa, sekarang diperluas di Pantai Grajagan. Sehingga gerai ini bisa menjembatani pengurusan perizinan baik dengan Pemprov Jatim maupun kementerian terkait. Nelayan tidak perlu ke mana-mana untuk urus dokumen, cukup di sini," kata Ipuk.

Seperti diketahui, proses pengurusan dokumen kapal perikanan bukanlah kewenangan pemerintah daerah.

Perizinan terkait surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, menjadi wewenang pemerintah pusat.

Adapun perizinan Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) wewenang Pemprov Jatim.

Halaman
12
Penulis: Haorrahman
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved