Breaking News:

Berita Nganjuk

Seharian Ditunggu, Bupati Nganjuk Tidak Hadiri Paripurna LKPJ; Dewan Akan Melapor ke Mendagri

Keputusan melapor ke gubernur dan Mendagri itu setelah tujuh fraksi di DPRD Nganjuk sepakat membatalkan rapat paripurna DPRD

surya/ahmad amru muiz
Ruang utama gedung DPRD Kabupaten Nganjuk yang sedianya menjadi tempat rapat Paripurna agenda LKPJ Bupati Nganjuk, Rabu (31/3/2021). Paripurna pun batal digelar karena Bupati Nganjuk mangkir hingga pukul 17.00 WIB. 

SURYA.CO.ID, NGANJUK - DPRD Nganjuk akan berkoordinasi dengan Gubernur Jatim dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) setelah Bupati Nganjuk tidak datang dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Rabu (31/3/2021).

Rencana dewan melapor ke gubernur dan Mendagri itu akan ditempuh karena rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Nganjuk sjudah setelah melebihi batas waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2020.

Keputusan melapor ke gubernur dan Mendagri itu setelah tujuh fraksi di DPRD Nganjuk sepakat membatalkan rapat paripurna DPRD, karena bupati tetap tidak datang sampai pukul 17.00 WIB .

"Atas kesepakatan fraksi-fraksi tersebut, kami mengikuti. Selanjutnya DPRD akan berkoordinasi dengan Gubernur Jatim dan Kemendagri atas belum digelarnya rapat Paripurna penyampaian LKPJ Bupati Nganjuk setelah melebihi batas waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2020," ucap akil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Basthomi, Rabu (31/3/2021) petang.

Ulum mengatakan belum mengetahui pasti mengapa Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat, tidak hadir dalam rapat paripurna agenda penyampaian LKPJ penggunaan anggaran 2020 itu.

Padahal paripurna tersebut sangat penting untuk kelangsungan anggaran keuangan Kabupaten Nganjuk. Dan 31 Maret menjadi batas akhir penyampaian LKPJ atau setelah tahun anggaran 2020 berakhir.

"Terus terang baru kali ini rapat paripurna DPRD dengan agenda LKPJ Bupati Nganjuk terhambat sehingga tidak dilaksanakan. Jadi kami belum tahu kelanjuta paripurna ini seperti apa," kata Ulum.

Dijelaskan Ulum, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah mengagendakan rapat paripurna DPRD agenda penyampaian LKPJ bupati pada 23 Maret 2021 lalu. Tetapi Pemkab Nganjuk meminta ditunda 31 Maret 2021.

Dan permintaan Pemkab Nganjuk tersebut dipenuhi Banmus DPRD. Tetapi ternyata bupati malah tidak datang. Padahal sedianya rapat paripurna itu dilaksanakan pukul 09.00 WIB.

Semula ada kabar bahwa Bupati Nganjuk memenuhi undangan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sehingga rapat paripurna ditunda pukul 15.00 WIB dan direncanakan diadakan secara Zoom atau daring.

Tetapi penyampaian LKPJ via Zoom ditolak anggota DPRD, dan Bupati Nganjuk diminta tetap hadir langsung karena itu terkait bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

"Akhirnya Bupati Nganjuk bersedia hadir secara langsung dalam rapat paripurna tetapi dalam rangka mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, ia meminta jumlah anggota DPRD di uangan cukup 10 orang. Dan itu kembali ditolak anggota DPRD sehingga sampai pukul 17.00 WIB rapat paripurna belum digelar," terang Ulum.

Dan anggota DPRD Nganjuk, tambah Ulum, sekitar pukul 16.15 sudah langsung meninggalkan ruang rapat paripurna. Sementara Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat belum berhasil dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya hingga pukul 17.00 WIB itu. ****

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Deddy Humana
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved