Breaking News:

Berita Tuban

Wartawan Tuban Kecam Kekerasan yang Menimpa Jurnalis Tempo, Desak Kapolda Jatim Usut Pelaku

Forum Wartawan Tuban menggelar aksi solidaritas atas penganiayaan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi pada Sabtu 27 Maret 2021

SURYA.CO.ID/M Sudarsono
Aksi solidaritas Forum Wartawan Tuban di depan Mapolres Tuban terkait tindakan kekerasan yang menimpa Nurhadi wartawan tempo, Selasa (30/3/2021). 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Forum Wartawan Tuban menggelar aksi solidaritas atas penganiayaan yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi, pada Sabtu 27 Maret 2021, saat menjalankan tugas jurnalistik di Surabaya.

Aksi yang dilakukan awak media di Tuban berlangsung di Mapolres setempat, Selasa (30/3/2021).

Para wartawan menilai, kejadian yang menimpa Nurhadi merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"Forum Wartawan Tuban mengutuk aksi kekerasan terhadap Nurhadi dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku," kata Korlap Aksi, Edy Purnomo.

Ia menjelaskan, kekerasan yang menimpa Nurhadi terjadi ketika menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, terkait dugaan kasus suap pajak.

Edy menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan. Yakni, pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik.

"Ini sudah masuk kategori pidana, jangan sampai kejadian ini terjadi di Tuban," ucap Edy.

Korlap menambahkan, semua penegak hukum harus tahu tentang Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 pasal 4 ayat 1. Dalam MoU tersebut, disebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kasus wartawan harus menerapkan UU Pers, karena berdasarkan pasal 15 UU Pers ayat 2 c, keberatan terhadap sebuah karya jurnalistik diselesaikan oleh Dewan Pers dan dilakukan dengan prosedur hak jawab dulu.

Selain itu, peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, tepatnya pada Rabu 3 Februari 2021, Dewan Pers menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI. MoU tersebut tak lain untuk menguatkan MoU tahun 2017 antara Dewan Pers dengan Polri yang intinya merupakan upaya penegakan Kebebasan Pers di tanah air.

Halaman
12
Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved